MENGGAGAS KULIAH PROFESI TEKNOLOGI PENDIDIKAN

8 05 2012

Apabila kita mencermati pemberlakukan kurikulum pendidikan pada tingkat satuan pendidikan tinggi program teknologi pendikan, ada semacam kegagapan profesi pada mahasiswa atau alumninya, ini disebabkan kurangnya pendalaman terhadap aspek profesi kesarjanaan teknologi pendidikan. Gagasan kuliah praktik profesi ini dimaksudkan untuk memberikan jembatan antara dunia akademik perguruan tinggi dengan wawawan profesi yang harus didekati dengan pembelajaran langsung.

Arah pengembangan profesi teknologi pendidikan tentunya telah memiliki gambaran, akan tetapi karena didekati secara akademik murni jadi alumni pasaca pendidikannya masih belum terinternalisasi.

Contoh sederhana untuk mengaktualkan kuliah profesi ini adalah, program/jurusan di perguruan tinggi menjalin kemitraan dengan banyak institusi yang menggeluti dunia teknologi pendidikan semacam, Pusat/Badan Diklat Pemerintah di tingkat kementrian atau non kementerian bahkan juga daerah, Balai pengembangan teknologi pendidikan, badan pengembang teknologi informasi, stasiun-stasiun televisi, dll.

Kuliah profesi ini berbeda dengan Magang atau PPL, Kuliah profesi ini katakanlah memiliki bobot satu sks dan berjalan mengunjungi dan melakukan audiensi dengan lembaga-lembaga tersebut.

Keuntungan ganda yang bias didapat, selain mahasiswa memiliki wawasan keprofesian teknologi pendidikan juga sekaligus ajang untuk memasyarakatkan jurusan teknologi pendidikan.

Siapa mau mencoba?….





Olah Perspektif Pengembangan Teknologi Pendidikan

28 02 2012

Teknologi Pembelajaran merupakan suatu bidang studi terapan yang awalnya timbul dengan mensistensiskan berbagai teori dan konsep dari berbagai disiplin ilmu, ke dalam suatu usaha terpadu untuk memecahkan masalah belajar yang tidak terpecahkan denga pendekatan yang telah ada sebelumnya. Setiap bidang studi akan dapat berkembang bilamana didukung oleh penelitian yang dilakukan secara terus menerus. Penelitian dalam bidang studi teknologi pembelajaran tidak terlepas dari: (1). Falsafah dan landasan ilmiah yang telah menunjang keberadaannya seperti yang diungkapkan Robert Morgan (1978) bahwa terdapat 3 (tiga) disiplin utama yang menjadi dasar teknologi pembelajaran yaitu ilmu prilaku, ilmu komunikasi dan ilmu manajemen, sedangkan pendapat Donald P.Ely (1983) Teknologi Pembelajaran meramu sejumlah disiplin dasar dan bidang terapannya menjadi sesuatu prinsip, prosedur serta ketrampilan. Disiplin yang member kontribusi adalah: Basic Contributing Discipline (komunikasi, psikologi, evaluasi dan manajemen) dan Related Contributing Fields (psikologi persepsi, psikologi kognisi, media, system dan penilaian kebutuhan). (2). unsur-unsur dasar yang membentuknya, ini seperti dalam AECT (1994) terdiri dari kawasan Teknologi Pembelajaran yang terdiri dari Fungsi manajemen pembelajaran, Fungsi pengembangan pembelajaran dan Sumber belajar, (3). arah perkembangan dan kegunaannya, Paul Harmon (1982) berpendapat bahwa Teknologi Instruksional berawal dari praktek pendidikan yang mendapat masukan dari psikologi perilaku dengan pembelajaran terprogramnya, psikologi kognitif, teknologi permesinan, teknologi audio visual dan teknologi computer sehingga berkembang kea rah rekayasa kinerja (performance engineering) dalam bidang usaha, system pendidikan di sekolah dan luar sekolah, kemiliteran dan pembelajaran berbatuan komputer. Pendapat lain dari Kent R.Wood, Don C.Smillie dan Michael de Bloois (1990) mengatakan bahwa pada awalnya ilmu perpustakaan yang bersinggungan denan ilmu informasi berkembang menjadi bidang komunikasi audio-visual dan kemudian berkembang menjadi bidang media instruksional, bidang ini bersinggungan dengan pengembangan kurikulum. Glenn Snelbecker (1974) mengatakan bahwa kurikulum berkepentingan dengan pertanyaan “What” dan “Why” atau isi dan tujuan pendidik sedang teknologi pendidikan berkepentingan dengan “How” atau cara bagaimana tujuan pendidikan yang dicapai.

Dari penjelasan tersebut telah dapat kita reka tentang apa sebenarnya yang menjadi bidang garapan dalam Teknologi Pembelajaran. Yang paling esensial menurut penulis adalah bahwa perkembangan arah penelitian teknologi pembelajaran berlangsung dengan fase-fase yang mempersoalkan tentang: apa ada hasilnya ?, seberapa besar hasilnya ?, bagaimana kondisi dalam memperoleh hasil ? siapa yang akan memperoleh manfaat nya ? dan secara komprehensif pebelajar dengan kondisi yang bagaimana dapat memperoleh manfaat yang maksimal (dalam kondisi tertentu).

POTENSI TEKNOLOGI PENDIDIKAN
Teknologi Pendidikan mengandung komponen-komponen Teori dan Praktek dalam Desain, Pengembangan, Pemanfaatan, Pengelolaan dan Penilaian Proses dan Sumber untuk Belajar dapat bersinergi dengan berbagai bidang. Dengan demikian Teknologi Pendidikan tentunya banyak berkiprah secara luas untuk memajukan system pendidikan di Indonesia melalui potensi-potensinya. Secara umum potensi-potensi Teknologi Pendidikan (Ely, 1979)

  1. Meningkatkan produktivitas pendidikan dengan jalan: mempercepat tahap belajar (rate of learning), membantu guru untuk menggunakan waktu secara baik dan mengurang beban guru dalam menyajikan materi, sehingga akan dapat banyak membina dan mengembangkan kegairahan pebelajar.
  2. Memberi kemungkinan pembelajaran lebih bersifat individual dengan jalan: mengurangi control guru dan member kesempatan pebelajar berkembang sesuai dengan kemampuannya.
  3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan jalan: perencanaan program pembelajaran yang sistematis dan pengembangan bahan yang dilandasi penelitian perilaku.
  4. Lebih memantapkan pembelajaran dengan jalan: meningkatkan kapabilitas manusia dengan berbagain media komunikasi dan penyajian informasi dan data lebih kongkrit.
  5. Memungkinkan belajar secara seketika (immediacy of learning), karena hal ini dapat mengurangi jurang pemisah antara pembelajaran di dalam dan diluar kelas juga memberi pengetahuan langsung.
  6. Memungkinkan penyajian pembelajaran lebih luas, terutama adanya Media massa dengan jalan: pemanfaatan bersama (secara lebih luas) tenaga atau kejadian-kejadian langka serta penyajian informasi menembus batas geografi

Belajar dengan cara menyenangkan bagi pebelajar, banyak kurang mendapatkan perhatian tenaga pendidik, sebagian besar tenaga pendidik mengajar dengan ceramah dan menjejali pebelajar dengan materi demi memenuhi target kurikulum. Sebenarnya kita sebenarnya telah melakukan inovasi-inovasi telah dikembangkan dan disebarluaskan, kita dapat berbangga hati karena telah melakukannya, akan tetapi kita tidak terlalu berbangga hati dan sibuk dengan kegiatan diri sendiri tanpa melihat disekeliling kita bagaimana Negara-negara tetangga menyiasati tantangan masa depan untuk membawa bangsanya pada persaingan global ? tentunya bangsa Indonesia juga akan terkait dengan masalah tersebut. Indonesia adalah Negara terbesar di Asia Tenggara, tentunya semakin rumit masalah yang akan dihadapi dimasa mendatang.

Dua masalah pokok yang umum dihadapi oleh setiap Negara yaitu peningkatan mutu dan perluasan kesempatan belajar. Berbagai upaya telah dilakukan oleh banyak Negara dengan mengagendakan reformasi pendidikan sebagai agenda pembangunan untuk mengatasi masalah tersebut. Pendayagunaan Teknologi Pendidikan (Educational Technology) atau apapun namanya banyak versi yang telah dikembangkan oleh Negara-negara tersebut seperti Teknologi untuk Pendidikan (Technology for Educational), Teknologi Informasi (Information Technologi/IT) atau Teknologi Komunikasi dan Informasi (Information and Comunication Technology / ICT) telah diyakini sebagai salah satu cara strategis untuk mengatasi masalah tersebut.

Penulis: Dede Basuni





MENGGAGAS PENDIDIKAN TRANSGRESIF

22 07 2010

Oleh: M.Nur K. Amrullah

Awal mula proses pendidikan di dunia ini diawali dari kebutuhan hidup manusia, untuk terus mencari jati diri sebagai manusia yang unggul dibandingkan makhluk lain. Maka tak heran jika banyak filosofi kehidupan dan teks-teks suci selalu menobatkan manusia sebagai makhluk paling sempurna, maka misi menjadi makhluk sempurna-terbatas ini harus menjadi tidak sekedar pengakuan dan keakuan, tapi harus bisa diwujudkan sebagai sebuah sistem nyata yang bisa bekerja untuk pembuktian dan proses pewujudan manusia sebagai makhluk paling sempurna. Mungkin kita sering mendengar bahwa tujuan pendidikan yang sesungguhnya adalah memanusiakan manusia, artinya ada potensi manusia bisa menjadi bukan manusia yang harus ditangkal oleh pendidikan.

Selama ini sudah banyak berkembang teori pendidikan, untuk menunjukkan bahwa dunia pendidikan tidak pernah berhenti melakukan inovasi dan melakukan penggalian khasanah potensi positif pada manusia, tapi sayangnya tidak banyak diantara para pendidik yang berani melakukan proses kreatif dengan cara membongkar dan mendiagnosis praktik-praktik tradisional dalam proses pendidikan, ini sering terjadi di sekolah-sekolah formal. Pendidik cenderung menjadikan proses pendidikan dan pembelajaran sebagai kegiatan rutin yang acap kali tak memiliki toleransi terhadap minat dan bakat siswa. Siswa diperlakukan seperti pasien yang harus tunduk dan patuh dalam asupan dosis belajar yang telah dibuat pendidik, maka tak mengherankan jika dikemudian hari siswa-siswa kita hanya pintar menggunakan otak dan memainkan bahasa, tapi lemah integrasi sikap social dan tanggung jawabnya.

Pendidikan Transgresif, Bagaimana Memulainya?

Transgresif adalah adopsi dari kata transgress yang berarti proses yang melewati batas-batas logika dan aturan yang mengangkang, sedangkan Pendidikan Transgresif yang penulis maksud adalah upaya untuk melakukan pendesainan ulang (redesign) terhadap pendidikan agar mampu menjawab tantangan kehidupan yang semakin sulit diprediksi, menanamkan nilai-nilai anti stagnasi dan pada akhirnya akan mewujudkan manusia pendidikan yang mampu menjadi manusia pionir.

bersambung………………….





ARAH BARU PENGEMBANGAN PROFESI TEKNOLOGI PENDIDIKAN

29 06 2009

Kurikulum dan Teknologi Pendidikan (Kurtekdik) merupakan salah satu jurusan pendidikan di Indonesia, selama beberapa kali telah terjadi pergeseran orientasi di ranah akademik, tentu seiring dengan dinamika yang terjadi masyarakat pendidikan.

Belakangan ini para pelaku/akademisi jurusan Kurtekdik disibukkan dengan mencari orientasi kerja yang paling pas untuk lulusannya, seiring dengan itu maka harus juga ada penyesuaian-penyesuain kurikulum pendidikan Kurtekdik.

Saya ingin mengingatkan, kesalahan melakukan analisis lapangan kerja pasca kelulusan akan berdampak pada terlantarnya para lulusan. Selama ini, yang paling senter terdengar di jurusan Kurtekdik adalah pengembangan media pembelajaran, ranah ini yang selalu didengungkan dan dibanggakan. Kemudian, ada tarik ulur mengenai Guru TIK yang oleh sebagaian pihak diklaim sebagai ranah kerja lulusan Kurtekdik.

Disini saya tidak ingin menambah perdebatan, Cuma ingin menunjukan fakta tersembunyi di balik peluang lulusan Kurtekdik. Jamak sudah kita ketahui baik mahasiswa, dosen maupun alumni bahwa prosentasi kurikulum di Kurtekdik lebih besar mengarah ke pengembangan media, ini menurut saya yang harus dikritisi.

Saya memahami dan mengalami bagaimana perkuliahan saya dulu hampir sebagian besar didominasi mata kuliah pengembangan media semacam fotografi, pengembangan media grafis, media 3 dimensi, computer dan video. Setelah saya lulus, saya bekerja sebagai pengembang kurikulum di sebuah sekolah favorit dan alhamdulillah telah berhasil mengantarkannya sebagai Sekolah Standar Nasional dan Sekolah Bertaraf Internasional. Disini kemampuan kurikulum jelas sangat dibutuhkan, sebelumnya saya diamanahi sebagai wakil kepala bidang kurikulum di sebuah SMA/MA swasta, lagi-lagi kemampuan kurikulum yang dibutuhkan. Pada waktu itu saya melihat bahwa kasus saya adalah individual dan tetap beranggapan bahwa konsep yang pertama dan utama lulusan Kurtekdik adalah pengembang media/teknisi media.

Sekarang saya menjadi Analis Program di Pusdiklat Lembaga Pemerintah, Pusdiklat yang juga scr structural memiliki studio pengembangan media pembelajaran. Disini Lulusan Kurtekdik lebih banyak menangani pendesainan program dan pengembangan kurikulum diklat. Diskusi sederhana saya lakukan dengan rekan seprofesi, bahwa kompetensi utama sarjana Teknologi Pendidikan sebenarnya saat ini harus diarahkan ke pengembang program/kurikulum, sedangkan untuk pengembangan media, sarjana Teknologi Pendidikan cukup sebagai manager dan pendesain programnya. Kita tidak perlu langsung menangani pengembangan media, mengingat saat ini banyak sarjana atau diploma yang bergelut dibidang media baik itu video, computer, maupun foto.

Logikanya sederhana, secara kompetensi dan ketrampilan sarjana Teknologi Pendidikan tentu tidak semahir sarjana computer dalam bidang computer praktis, sedangkan untuk bidang video dan foto sudah ada diploma atau sarjana pertelevisian. Kita sebenarnya tidak harus terjun ke ranah praktis, cukup kita sebagai pendesain programnya dan menjadi manager mereka.

Lantas bagaimana dengan Pusat Sumber Belajar di Sekolah? Mengenai PSB, Sarjana Teknologi Pendidikan tetap bisa sebagai pengelolanya, Cuma agak sedikit bergeser dari paradigma tukang ke paradigma manager. Artinya apabila Sarjana Teknologi Pendidikan berkecimpung di PSB maka tidak tidak diutamakan kemampuan praktis media tapi juga tidak boleh diabaikan, yang mesti diutamakan adalah kemampuan pendesainan media pembelajaran yang ideal.

Apabila pendapat diatas diterima, maka konsekuensinya kurikulum Kurtekdik harus sedikit diotak-atik dengan pemberian prioritas SKS lebih besar pada Mata Kuliah terkait pendesainan program dan pengembangan kurikulum. Yakinkah kita bahwa dengan konsen ke pendesain program dan pengembang kurikulum akan banyak lapangan kerja tersedia untuk kita? Seperti saya kemukakan diatas, bahwa ranah kerja kita tetap bisa sebagai pengelola PSB, dan ditambah lagi di Diklat, serta pengembang kurikulum sekolah atau lembaga pendidikan lain.

Fakta menunjukan, beberapa sarjana Kurtekdik kurang begitu memahami fungsi sebagai pengembang kurikulum dan pendesain program kecuali hanya segelintir yang ditunjang kemauan mengembang keilmuan itu di luar perkuliahan.

Peluang menjadi pendesain program dan kurikulum pada lembaga diklat negeri dan swasta terbuka lebar, tapi tidak mengabaikan peluang menjadi pengembang media di PSB yang ada di Sekolah maupun luar sekolah. Jika kita mau mengembangkan media Video Pembelajaran, kita hanya sebagai sutradara, Penulis Scrip atau jamaknya sebagai pendesain programnya saja sedangkan prosen pengambilan gambar dan editing kita serahkan saja pada D3/S1 Pertelevisian atau TI.





KAVLING” GURU TIK DAN PENGAJARANNYA MILIK SIAPA?

6 04 2009

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan kontribusi terhadap terjadinya revolusi dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Eric Ashby (1972) menyatakan bahwa dunia pendidikan telah memasuki revolusinya yang kelima. Revolusi pertama terjadi ketika orang menyerahkan pendidikan anaknya kepada seorang guru. Revolusi kedua terjadi ketika digunakannya tulisan untuk keperluan pembelajaran. Revolusi ketiga terjadi seiring dengan ditemukannya mesin cetak sehingga materi pembelajaran dapat disajikan melalui media cetak. Revolusi keempat terjadi ketika digunakannya perangkat elektronik seperti radio dan televisi untuk pemerataan dan perluasan pendidikan. Revolusi kelima, seperti saat ini, dengan dimanfaatkannya teknologi informasi dan komunikasi tercanggih, khususnya komputer dan internet untuk pendidikan.

Masuknya mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi pada kurikulum berbasis kompetensi sejak tahun 2004 yang dikenal juga dengan KBK 2004 dalam usia yang masih belum mendapat pemahaman detail, kini ini telah diganti dengan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dimana Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Tulisan ini tidak bermaksud untuk balik ke belakang. Namun demikian, tentunya pemerintah tidak serta merta dan terburu-buru memasukkan teknologi informasi dan komunikasi dalam kurikulum sekolah di tahun 2004 untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan dan kemajuan jaman, seperti apa yang digambarkan oleh Eric Ashby.

Namun untuk mewujudkan tatanan masyarakat informasi dengan segala perkembangan yang terjadi baik sebagai akibat perjanjian ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang telah berjalan selama 4 tahun merupakan bagian dari era globalisasi yang telah memberikan pengaruh kepada persaingan yang makin ketat dan tajam. Sehingga untuk menghadapi tangangan itu diperlukan peningkatan daya saing dan keunggulan dalam berbagai sektor usaha, baik industri dan juga jasa. Oleh karena itu upaya peningkatan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia menjadi suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi.

Mencermati usaha yang telah dilakukan pemerintah khususnya pada bidang Telematika ( Teknologi telekomunikasi, Media dan Informatika ) tampaknya sudah dibuat grant design sebagai sebuah peta dengan pardigma baru yang disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan yang akan datang. Salah satu yang mendapat perhatian sangat serius adalah peningkatan kemampuan dan komptensi SDM TI yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja, memerlukan hubungan yang timbal balik antaran penyedia SDM (lembaga Pendidikan dan Pelatihan) dengan dunia Industri yang membutuhkan.Suatu keterbukaan untuk bekerjasama dan bersinergi pisitif antar elemen untuk merumuskan sebuah standar kompetensi kualifikasi SDM bidang TIK yang dilakukan oleh pnyedia idustri,dengan lembaga pendidikan sebagai penyedia SDM agar mengembangkan dan menyelenggarakan program pendidikan untuk memenuhi standar kebutuhan tersebut. Memang tersedianya SDM yang berkompeten tidak akan ada artinya jika tidak tidak diimbangi dengan pembangunan dan penyedian insfrastruktur dan industri TIK.

Dunia pendidikan seperti disebutkan diatas sebagai penyedia SDM sangat bertanggung jawab untuk melahirkan tenaga SDM TIK yang kompeten. Isu penting TIK di lembaga pendidikan adalah masalah Kurikulum TIK dan Ketersediaan tenaga Guru TIK untuk pengajarannya di sekolah-sekolah. Untuk masalah yang pertama pada kurikulum TIK dengan mencermati beberapa dokumen yang ada pada sektor TIK memang pemetaan baik segementasi dan ruang lingkup TIK sudah mulai digarap dengan melibatkan seluruh komponen yang ada. Pada level sekolah dasar dan menengah pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktorat Pendidikan Menegah Kejuruan melakukan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) sektor TIK yang akan menjadi dasar pengembangan tenaga SDM bidang TIK di Indonesia. Pada sekolah umum baik SD dan SMP penyusunan Standar juga sudah dilakukan dengan berpijak pada Standar Nasional Pendidikan dimana pengembangan dan pendalaman kuriklum dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Segementasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk bidang telematikapun sudah jelas dengan dipetakan segmen telematika menjadi 4 sub sektor bidang telematika, yaitu : 1) SKKNI Sub Sektor Operator; 2) SKKNI Sub Sektor Programer; 3) SKKNI Sub Sektor Computer technical Support; 4) SKKNI sub Sektor Jaringan Komputer dan Sistem Adminsitrasi dan 5) SKKNI sub sektor Multimedia. Dimana setiap sub sektor ini memiliki sertifikasi kompetensi yang dipetakan berdasarkan Cluster. Cluster itu sendiri merupakan hasil dari penggabungan unit-unit komptensi yang ada dalam setiap sub sektor bidang telematika dan didasarkan pada standar RMCS ( Regional Model Competency Standard). Dibandingkan dengan standar yang lama, model RMCS ini memberikan fleksibilitas tinggi dimana unit-unit kompetensi tersebut dapat dipaketkan menjadi suatu kluster untuk suatu jenjang pekerjaan yang sepesifik. Dengan demikian, perubahan pekerjaan dalam dunia kerja dapat segera direspon.

Atas dasar SKKNI inilah sekolah mengembangkan kurikulum TIK pada setiap Tingkat satuan Pendidikan yang kita kenal dengan Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan TIK. Cakupan ruang lingkup TIK untuk sekolah Umum SMP/SMA tenunya sangat berbeda dengan Sekolah kejuruan. SKKNI yang sekarang telah dirubah namanya menjadi Standar Komptensi Nasional (SKN) juga menjadi acuan penyusunan kurikulum dan pengembangan silabus pada sekolah kejuruan disamping Standar isi (SI), Permendiknas No.22/2006 tentang standar isi, Permendiknas 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Juknis dan Juklak KTSP dari BSNP dan bimbingan teknis LTSP Direktorat pembinaan SMK yang telah ditetapkan secara nasional. Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI), program keahlian Programer, Rekayasa Perangkat Lunak dan Multimedia merupakan Program keahlian yang dikembangkan pada sekolah kejuruan sekarang ini.

Kurikulum, setidaknya sudah dipetakan dengan jelas, dengan pemetaan ini diharapkan kesimpang siuran batasan materi yang diajarkan baik pada sekolah umum setingkat SMP/SMA/SMK tidak sampai menimbulkan kesalahpaham yang kronis. Namun bukan berarti sudah final, saat ini saja masih ada perdebatan terutama pembatasan yang materi yang boleh disampaikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan dengan yang diajarkan pada peguruan tinggi.

Terlepas apakah kurikulum tingkat satuan pendidikan lebih baik dalam desain atau sangat menjanjikan untuk memecahkan masalah mutu pendidikan di negeri ini, akan menjadi sangat menarik untuk terus dikaji. Walaupun konteksnya sekarang KTSP, keberadaan Mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini tidak bisa diartikan sebagai suatu hal yang baru. Bukan juga jiwa kurikulum itu dapat dengan mudah kita tanggalkan dalam kontek kajian Mata pelajaran teknologi Informasi di sekolah-sekolah. Oleh karena itu dalam tulisan ini Mata Pelajaran Teknologi informasi di era KTSP merupakan rangkaian substansi dari KBK 2004 yang dalam mata rantai menjadi dasar untuk pengembangannya.

Kurikulum 2004 yang sudah tidak dipakai lagi namun rohnya tetap terbawa dalam KTSP terutama karena fokus pada pencapaian Kompetensi (keterpaduan aspek kognisi, afeksi dan psikomotor) dalam upaya proses pembelajaran menunut juga kesiapan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang tentunya disesuaikan dengan tuntutan karaktrisitk kurukulum yang berlaku saat ini. Dengan kata lain perubahan suatu kurikulum menuntut perubahan “prilaku mengajar guru” yang sesuai dengan tuntutan dan karakteristik dari kurikulum itu sehingga penerapan kuriklulum baru memiliki signifikasi bagi kemajuan pendidikan.

Banyaknya penilaian yang dilakukan oleh para pakar pendidikan (meskipun belum dilakukan penelitian secara cermat) bahwa, penerapan suatu kuriklum baru di Indonesia tidak banyak merubah “perilaku mengajar” para guru dilapangan. Beberapa kali perubahan kurikulum terjadi, nampaknya tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam kesiapan mengajar, strategi pembelajaran dan evaluasi yang digunakan oleh guru. Terlepas dari sarana, prasarana, media, pusat dan sumber belajar sebagai komponen utama dalam proses belajar, sangat menarik untuk dicermati akan kondisi dilapangan terutama tentang pelaksanaan pengajaran mata pelajaran Teknologi informasi dan Komunikasi itu sendiri.

Pada masalah kedua seperti disebutkan diawal diluar konteks insfrastruktur adalah penyediaan tenaga SDM untuk memberikan pengajaran TIK di sekolah-sekolah tersebut. Siapa yang berhak mengajar TIK? Siapa saja yang boleh menyandang sebutan Guru Mata pelajaran TIK? Kalau menyebut guru TIK, guru TIK yang mana? Apakah Guru TIK KKPI?, Guru TIK Programer? Guru TIK Rekayasa Perangkat Lunak?, guru TIK Multimedia? Seperti yang menjadi pembahasan alot oleh Musyawarah Kerja Guru Mata pelajaran TIK DKI Jakarta.

Ingat akan pertanyaan yang dilontarakan oleh seorang guru dari Bangli di bulan November tahun 2007 yang menanyakan kejelasan siapa yang sebenarnya cocok untuk mengajar TIK di sekolah-sekolah. Barangkali tidak berlebihan ketika pertanyaan yang sama terlontar dari salah seorang guru SMA dari Singaraja baru-baru ini ketika ada perhelatan di Kampus Undiksha. Kalau pertanyaannya siapa yang mengajar Bahasa Indonesia di sekolah-sekolah tentunya tulisan ini tidak jadi kami lanjutkan. Sudah jelas! Siapa yang berhak.

Apabila menyadari fakta dilapangan menyangkut pengajaran TIK disekolah untuk saat ini, demi pelaksanaan KTSP TIK di sekolah, seorang guru bahasa Indonesia yang semasa pendidikannya dimampus banyak bergelut dengan Komputer telah dipercaya mengampu mata pelajaran TIK. Atau seorang guru Biologi yang sudah familiar menggunakan komputer diberikan kepercayaan untuk mengajar TIK di sekolah dimana mereka bertugas, apakah salah? Yang jelas ini fakta dilapangan jadi sah-sah saja. Hal ini dapat dimaklumi ketika persoalan aturan yang mana dipakai belum jelas, sarana dan prasarana untuk pembelajaran TIK disekolah juga masih terbatas. Suatu model yang banyak digunakan sekolah dalam usaha pembelajaran TIK dengan menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain dalam pengadaan komputer adalah dengan pola kerjasama. Tetapi ada juga yang sekolah mampu untuk membangun lab komputer sendiri dengan atau tanpa dukungan komite sekolah, lalu bagaimana dengan sekolah yang belum mampu menyediakan fasilitas yang layak pakai? Bagi sekolah yang mampu dengan dukungan pihak lain seperti alumni, dengan manajemen berbasis sekolah sangat mungkin dan memberikan peluang baru dalam memenuhi tuntuntan KTSP dan gensi sekolah menarik tenaga yang berlabel sarjana komputer untuk mengajar TIK. Sekali lagi sah-sah saja! Hal ini setidaknya karena; 1) sekolah mampu untuk membiayai; 2) Mengangkat guru baru tidaklah gampang; 3) Tidak ada rotan akarpun jadi, artinya seorang guru biologi bisa saja mengajar TIK asal mereka mampu, kata mampu tentunya sifatnya kualitatif sepanjang belum ada dasar; 4) Belum ada aturan secara tegas tentang siapa yang berhak mengajar TIK. Sarjana Komputerkah? Sarjana Kependidikan yang memiliki konsentrasi TIK atau Pihak-pihak yang telah bekerjasama dengan sekolah dimintakan bantuan untuk sekaligus menyediakan tenaga untuk mengajar TIK? Atau seseorang yang memiliki pengakuan dengan bukti sertifikat kompetensi TIK?

Kembali pada pertanyaan dua guru SMA diatas, tulisan inipun tidak mampu memberikan jawaban yang pasti. Alasan yang pertama karena penulis bukan pemegang wewenang memiliki kapasitas untuk itu, kedua penulis bukan regulator. Lalu apa gunanya dipaksa juga untuk ditulis ?Yang pasti penulis adalah rakyat biasa yang dalam konteks ini bisa urun pendapat, apalagi saran karena memang rakyat biasa biasanya tidak ahli.

Guru adalah pekerjaan yang mulia, pahlawan tanpa tanda jasa, patut di gugu dan ditiru. Apakah perubahan pengelolaan sistem pendidikan untuk saat ini ungkapan diatas masih relevan? Dalam banyak berita di media masa guru adalah sebuah profesi. Sebuah sebutan yang sangat bergensi mungkin bisa disamakan dengan gengsinya seorang dokter, pengacara dan arsitek. Sebuah profesi belum tentu profesional, namun seorang yang profesional sudah pasti mereka memiliki profesi. Begitu juga dengan profesi sebagai seorang guru (pendidik). Mereka mempunyai dasar hukum yang jelas, kode etik yang pasti, berada dibawah naungan organisasi profesi. Lalu bagaimana dengan guru TIK? Apakah cukup menyandang guru dengan sertifikat pendidik atau guru TIK ada sertifikasi khusus?

UU NO. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan sebutan Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Tentunya juga baik tenaga pendidik dan kependidikan pada pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang ada di negeri ini. Begitupun dalam bab XI, Pasal 39 ayat 2 disebutkan Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Masih dalam UU yang sama dalam pasal 42 ayat 1 disebutkan Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Begitupual dalam pasal 43 ayat 2 tersurat Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Lebih lanjut pada ayat (3) Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dalam pasal 61 ayat 1, 2 dan 3 disebutkan dengan jelas tentang : (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 disebutkan bahwa Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.Bagian Kesatu klausal Pendidik pasal 28 dalam PP ini disebutkan antara lain : (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harusdipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:

a. Kompetensi pedagogik; b. Kompetensi kepribadian; c. Kompetensi profesional; dan d. Kompetensi sosial. Dalam pasal disebutkan pula (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. Dan

(5) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pada pasal 29 lebih terinci lagi tentang apa yang harus dimiliki oleh pendidik seperti contoh untuk SMP dan SMA pada ayat (3) tersurat Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat memiliki: a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)

b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan c. sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs. Sedang pada ayat 4 disebutkan Pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki: a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan c. sertifikat profesi guru untuk SMA/MA. Pasal 30 ayat (4) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan. Karena Guru dalam pengertian umum dihasilkan oleh suatu LPTK maka terhadap kompetensi calon guru dalam pasal 89 ayat 5 Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI GURU secara lebih rinci disebutkan sebagai berikut : A. KUALIFIKASI AKADEMIK GURU terdiri atas : 1. Kualifikasi Akademik Guru Melalui Pendidikan Formal Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik guru pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-kanak/Raudatul Atfal (PAUD/TK/RA), guru sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), guru sekolah menengah pertama/madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), guru sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), guru sekolah dasar luar biasa/sekolah menengah luar biasa/sekolah menengah atas luar biasa (SDLB/SMPLB/SMALB), dan guru sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK*), sebagai berikut; a. Kualifikasi Akademik Guru PAUD/TK/RA Guru pada PAUD/TK/RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. b. Kualifikasi Akademik Guru SD/MI Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. c. Kualifikasi Akademik Guru SMP/MTs. Guru pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. d. Kualifikasi Akademik Guru SMA/MA Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. e. Kualifikasi Akademik Guru SDLB/SMPLB/SMALB Guru pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. f. Kualifikasi Akademik Guru SMK/MAK* Guru pada SMK/MAK* atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. 2. Kualifikasi Akademik Guru Melalui Uji Kelayakan dan Kesetaraan Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.

B. STANDAR KOMPETENSI GURU. Standar kompetensi guru ini dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUD/TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK. Secara khusus standar kompetensi seorang guru jika mengampu mata pelajaran TIK harus mempunyai kompetensi inti guru mata pelajaran TIK pada setiap tingkatan baik SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK adalah : 1) Mengoperasikan komputer personal dan periferalnya; 2)Merakit, menginstalasi, mensetup, memelihara dan melacak serta memecahkan masalah (troubleshooting) pada komputer personal; 3)Melakukan pemrograman komputer dengan salah satu bahasa pemrograman berorientasi objek; 4)Mengolah kata ( word processing ) dengan komputer personal; 4) Mengolah lembar kerja (spreadsheet) dan grafik dengan komputer personal; 5) Mengelola pangkalan data (data base) dengan komputer personal atau komputer server; 6) Membuat presentasi interaktif yang memenuhi kaidah komunikasi visual dan interpersonal; 7) membuat media grafis dengan menggunakan perangkat lunak publikasi; 8)Membuat dan memelihara jaringan komputer (kabel dan nirkabel); 9)Membuat dan memelihara situs laman (web); 8)Menggunakan sarana telekomunikasi (telephone, mobilephone, faximile ); 9) Membuat dan menggunakan media komunikasi, termasuk pemrosesan gambar, audio dan video.

10)Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam disiplin atau materi pembelajaran lain dan sebagai media komunikasi; 11)Mendesain dan mengelola lingkungan pembelajaran/sumber daya dengan memperhatikan standar kesehatan dan keselamatan; 12)Mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak pendukung pembelajaran; 13)Memahami EULA (End User Licence Agreement) dan keterbatasan serta keluasan penggunaan perangkat lunak secara legal.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permerndiknas) No 08 tahun 2007 tentang PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN sebagai sebuah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan tidak ditemukan pasal pengembangan dan pemberdayaan pendidikan dan tenaga pendidikan secara khusus untuk guru TIK.

Peraturan Meteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 38 tahun 2008 PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL tidak secara langsung ikut campur mengutak atik tentang kompetensi guru. Namun dalam pasal 22 ayat 3 tersurat Pendanaan pengembangan, pelatihan, dan pembinaan sumber daya manusia serta pemberian biaya pengelolaan pengelola TIK pada zona kantor, zona perguruan tinggi, zona sekolah dan zona perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pengelola TIK Departemen. Dalam realitasnya melalui Pustekkom di tahun 2007 telah melatih lebih kurang 10.000 guru dan kepala sekolah dalam pemanfaatan TIK dalam pembelajaran.

BSNP VS BNSP. Sepintas kelihatannya sama, hal ini karena deretan huruf nya adalah sama. Kesamaaan dua lembaga ini juga karena sama-sama sebuah badan independent yang dibentuk permintah yang mempunyai kemiripan tugas dalam hal membuat suatu standar kompetensi. Cuma kavling dan keluarnyanya yang berbeda. BSNP kaplingnya sekitar :Standar pendidikan Nasional, standar ujian nasional,standar proses pembelajaran dan lain-lain tentang pendidikan. Sedangkan BNSP kaplingnya melaksanakan sertifikasi Kompetensi kerja yang memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi untuk dunia kerja nasional.

Mencermati kedua badan tersebut baik Badan Standar Nasional Pendidikan BSNP) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sama mempunyai kajian dan output kompetensi. Kalau BNSP bersandar pada seperangkat aturan seperti :…….. yang dalam aturan-aturan tersebut.Sebut saja dalam UU Sisdiknas membahas kompetensi Tenaga pendidik dan kependidikan. Tenaga pendidikan dan kependidikan ini salah satunya yang krusial adalah kompetensi Profesional. Selain kompetensi pedagogik, kepribadian dan sosial. Jadi kata profesi yang profesional juga diklaim dalam kajian BSNP. Seperti kita ketahui Guru disebut juga sebagai suatu profesi yang diharapkan profesional.

Pada Badan Nasional Standar Profesi (BNSP) kelahiranya bersandar pada delapan undang-undang seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI No. 23 tahun 2004. Lembaga ini juga mempunyai tugas melaksanakan Standar Kompetensi Kerja Nasional dengan memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi independent dalam segala sektor dan unit kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja nasional sehingga melahirkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Guru seperti dikatakan diatas adalah sebuah profesi. Ketika mereka diangkat dan bekerja sebagai tanaga pendidik dan kependidikan haruslah mempunyai kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi melalui kegiatan sertifikasi. Kegiatan sertifikasi untuk guru dan dosen sebagai tenaga pendidikan dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang ditunjuk. Sedangkan sertifikasi untuk tenaga profesi Telekomunikasi, Media dan Informatika (telematika) atau sering dikaburkan dengan istilah Teknologi Informasi dan Komunikasi diselenggarakan oleh suatu Lembaga sertifikasi yang ditunjuk oleh BNSP untuk melakukan kegiatan sertifikasi bidang Telematika dan TIK secara nasional.

Kalau guru TIK untuk SMA dan SMK harus mempunyai sertifikat sebagai bukti kompetensi, lalu pertanyaanya adalah sertifikat yang mana harus dimiliki. Apakah sertifikat pendidik guru TIK? Yang dalam hal ini belum ada perangkat aturan untuk sertifikasi guru TIK. Atau guru Biologi atau guru bahasa yang telah mendapatkan sertifikasi Standar Kerja Nasional (SKN) dari lembaga sertifikasi profesi yang ditunjuk BNSP bidang Telematika atau TIK?

Sambil menunggu finalisasi draft Tim-12 yang dibantu oleh Tim- 30 atau disebut juga Tim KG-nya BSNP akan Kejelasan Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (SPTK) lebih-lebih untuk guru TIK, adalah kerjakan apa yang bisa dikerjakan dan lakukan dengan cara yang terbaik agar anak anak tidak menonton kendaran TIK lewat begitu saja.

Penulis Gde Putu Arya Oka





MENPAN MENERBITKAN PERMEN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

25 03 2009

Lama sekali kita menunggu kepastian mengenai Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajar, akhirnya pertengahan maret 2009 telah tyerbit Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor: PER/2/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya, tertanggal 10 Maret 2009. Terbitnya Permen tersebut menandai babak baru  bagi lahirnya profesi Pengembang Teknologi Pembelajaran yang telah lama diperjuangkan oleh teman-teman  penggiat Teknologi Pendidikan (TP) khususnya yang ada di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (PUSTEKKOM), sedangkan untuk softcopy Permen tersebut ISTPI telah mengajukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk bias mendapatkannya segera, mengingat ISTPI akan mengadakan analisis terhadap materi Permen tersebut.

Bagi lulusan TP lahirnya profesi atau jabatan fungsional Pengembang TP ini merupakan harapan baru untuk lebih meningkatkan pengabdiannya sebagai pegawai negeri. Sebagaimana kita ketahui ditetapkannya Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier PNS serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan seperti diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS. Tentu saja dengan jabatan fungsional ini teman-teman PNS akan memperoleh tunjangan jabatan, dan karena jabatan Pengembang TP ini masuk kategori atau jenjang ahli, mudah-mudahan besarnya tunjangan akan memadai. Besarnya tunjangan ini masih diperjuangkan melalui terbitnya Peraturan Presiden (Perpres)

Jabatan Pengembang TP ini juga menambah jenis jabatan fungsional dalam rumpun pendidikan lainnya, dan memberi peluang lebih besar bagi lulusan jurusan TP. Jabatan ini adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang berstatus PNS. Tugas pokok Pengembang TP adalah melaksanakan analisis dan pengkajian sistem/model teknologi pembelajaran, perancangan sistem/model teknologi pembelajaran, produksi media pembelajaran, penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran, pengendalian sistem/model pembelajaran, dan evaluasi penerapan sistem/model dan pemanfaatan media pembelajaran. Dengan demikian setiap PNS yang bertugas di Pustekkom, Balai Pengembang Media, Balai Tekkom, dan menjalankan tugas seperti itu maka  PNS yang bersangkutan dapat menduduki jabatan Pengembang TP. Jabatan Pengembang TP juga terbuka bagi PNS yang bekerja di Institusi diklat,  pusat sumber belajar (PSB), yang ada di sekolah, universitas atau lembaga sejenis baik di lingkungan Depdiknas atau instansi lain. Selamat atas lahirnya jabatan fungsional pengembang TP, semoga diikuti sukses berikutnya.





TANTANGAN PROFESI TEKNOLOGI PENDIDIKAN (Studi Kasus Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan di Jawa Barat)

14 02 2009

Mungkin banyak diantara kita yang baru mendengar lembaga ini “Balai Pengembang Teknologi Pendidikan”, karena memang tidak banyak Propinsi/Daerah yang memilikinya, salah satu atau satu-satunya daerah yang memiliki BPTP adalah Jawa Barat.

Seperti apa lembaga ini dan apakah ini merupakan ayat-ayat kebangkitan eksistensi Teknologi Pendidikan di Indonesia? Atau merupakan momentum untuk keterlibatan Sarjana Teknologi Pendidikan di ranah pendidikan praktis (selama ini yang jamak kita ketahui Sarjana Teknologi Pendidikan sangat sering hanya dikaitkan dengan PUSTEKKOM).

Balai Pengembang Teknologi Pendidikan (BPTP), merupakan UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat yang bertugas melakukan aktifitas pengembangan Teknologi Pendidikan yang akan dimanfaatkan oleh seluruh satuan pendidikan.

Berikut adalah Tugas BPTP:

Mengkaji, merancang, mengembangkan, menyebarluaskan, mengevaluasi Model dari sistim pembelajaran serta program Media Pembelajaran untuk Pendidikan Tingkat Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi, Pendidikan luar sekolah, Pendidikan luar biasa. Dan membina kegiatan pendayagunaan potensi SDM dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di semua jalur, jenis dan jenjang sesuai prinsip Teknologi Pendidikan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Menteri Pendidikan Nasional ataupun Pemerintah Daerah

FUNGSI BPTP:

  • Perumusan kebijakan teknis operasional sesuai dengan kebijakan umum kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
  • Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan pendayagunaan Teknologi komunikasi dan informasi pendidikan
  • Pengembangan model dan sistem pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi komunikasi informasi pendidikan, termasuk menyelenggara kan fasilitas pelayanan konsultasi program pengembangan dan pelatihan
  • Pengembagan dan pembinaan program media dibidang teknologi komunikasi dan informasi pendidikan termasuk menyelenggarakan fasilitas pelayanan konsultasi dan pelatihan
  • Mendayagunakan dan peningkatan kualitas mutu pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
  • Melaksanakan Penyelenggaraan Diklat SMK Negeri dan Swasta meliputi perencenaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Melihat tugas dan fungsinya, maka keberadaan BPTP jelas mengemban tujuan strategis meningkatan pendidikan dengan perspektif Teknologi Pendidikan.

Menurut M.Nur K Amrullah, S.Pd selaku Ketua Umum Ikatan Sarjana Teknologi Pendidikan Indonesia ini menunjukan pemahaman teknologi pendidikan sudah semakin kentara di dinas pendidikan Daerah, ”keberadaan BPTP menunjukan pemahaman pengambil kebijakan dibidang pendidikan terhadap keilmuan Teknologi Pendidikan, ini merupakan angin segar bagi pengembangan keilmuan Teknologi Pendidikan khususnya Profesi Teknologi Pendidikan”. Amru juga menambahkan bahwa BPTP di Jawa Barat ini hendaknya diikuti daerah lain sampai tingkat Kota/Kabupaten ”Jika BPTP ini ada disetiap Propinsi dan Kota, maka tidak mustahil Modernisasi pembelajaran akan semakin cepat berjalan”.

Informasi lebih lanjut mengenai BPTP dapat diakses di www. bptpdisdik-jabar.com

Redaksi ISTPI