TIDAK BUTUH KURIKULUM

21 01 2014

(Tulisan Kritis)

PENDAHULUAN

Kemendikbud telah menetapkan Kurikulum 2013 yang diklaim sebagai penyempurnaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diluncurkan pada tahun 2006 lalu. Benarkah demikian  ? Hemat saya KTSP secara konsep jauh lebih baik, tapi dibiarkan gagal oleh Kemendikbud sendiri dengan tidak menyiapkan guru yang cakap dalam jumlah yang memadai.

Kurikulum 2013 dinyatakan sebagai respons terhadap perkembangan mutakhir sekaligus hasil sigi internasional seperti PISA, TIMSS dan PIRLS yang menempatkan warga muda Indonesia di papan bawah komunitas global di bidang matematika, sains, dan ketrampilan membaca.

Hemat saya, wacana Kurikulum 2013 berpotensi  menyembunyikan dua akar masalah pokok pendidikan Indonesia saat ini, yaitu tata kelola pendidikan yang buruk (poor education governance) dan guru yang tidak kompeten. Otak-atik kurikulum jauh lebih gampang dan enak daripada memperbaiki tata kelola pendidikan dan menyiapkan guru yang kompeten.

Kurikulum terbaik sekalipun pasti akan gagal di tangan guru yang tidak kompeten. Sebaliknya, di tangan guru yang kompeten, kurikulum yang sederhana akan menghasilkan proses belajar yang bermutu. Otak-atik kurikulum adalah cara gampangan yang tidak mendasar dalam perbaikan pendidikan Indonesia, dan sekaligus membiarkan ketidakcakapan dan ketidakberdayaan komunitas guru sebagai pintu masuk bagi intervensi politik dan pragmatisme proyek hingga ketingkat sekolah seperti pengadaan buku-buku wajib yang tidak bermutu tapi menghabiskan ratusan Milyar atau bahkan Triliunan Rupiah.

Banyak studi di dunia menunjukkan bahwa Tata Kelola Pendidikan yang buruk adalah sumber korupsi. Saat ini pengelolaan pendidikan Indonesia sangat centralised and executive-heavy sehingga terlalu berorientasi pasokan. Akibatnya pendidikan semakin tidak relevan dan kebutuhan murid yang beragam cenderung tidak diperhatikan. Amanat UU 20 tentang Sisdiknas pasal 38 terlanggar oleh praksis pendidikan saat ini apalagi oleh Kurikulum 2013.

Salah satu agenda penting dalam perbaikan Tata Kelola Pendidikan adalah desentralisasi dan diversifikasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan yang penting tidak saja dengan penguatan prakarsa Kabupaten dan Kota dalam pengelolaan pendidikan daerah, tapi juga penguatan organisasi profesi guru dan penguatan Dewan Pendidikan Daerah serta asosiasi wali murid (Parents Association) sebagai wakil konsumen pendidikan. Sertifikasi guru seharusnya dilakukan secara independen oleh organisasi profesi guru, bukan oleh Kemendikbud atau LPTK.

Agenda setting pengelolaan pendidikan, termasuk evaluasi dan kurikulum baru, seharusnya dilakukan oleh Dewan Pendidikan Daerah setelah berkonsultasi dengan Asosiasi Wali Murid di daerah, bukan ditentukan oleh penerbit buku atau kontraktor proyek Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Daerah. Dalam era otonomi dan demokrasi ini, Kemendikbud seharusnya tidak “segemuk” sekarang.

Di dasar analisis saya, wacana kurikulum sebagai taruhan bonus atau tagihan demografi dipijakkan pada paradigma sekolah : Memperbaiki kurikulum adalah memperbaiki sekolah, dan memperbaiki sekolah adalah memperbaiki pendidikan. Padahal belajar sebagai inti dari pendidikan sebenarnya tidak membutuhkan sekolah. Artinya, pendidikan universal yang bermakna tidak mungkin tercapai dengan mengandalkan sistem persekolahan, apalagi sekedar otak-atik kurikulum belaka. Fakta empiris Indonesia maupun global tidak membuktikan secara meyakinkan bahwa semakin banyak sekolah menjadikan masyarakat semakin terdidik.

PENDIDIKAN DI ERA INTERNET

Di era internet ini ternyata iman kebanyakan kita pada sekolah tidak tergoyahkan sama sekali. Oleh Mendikbud otak-atik kurikulum sebagai bagian penting sebuah sekolah seakan-akan menjadi taruhan besar  bangsa ini. Padahal taruhan besar itu tidak di persekolahan, apalagi di kurikulum, tapi di pendidikan. Inti pendidikan adalah belajar. Tidak bersekolah tidak perlu membuat kita khawatir. Yang merisaukan adalah jika anak-anak tidak belajar.

Dengan internet belajar semakin tidak membutuhkan sekolah, apalagi kurikulum. Membentuk karakter pun hanya bisa dilakukan secara efektif dengan praktek di luar sekolah. Selama beberapa dekade terakhir ini terlihat bahwa semakin banyak sekolah tidak menyebabkan masyarakat kita makin terdidik. Hasil sigi internasional terbaru oleh PISA maupun TIMSS serta PIRLS juga menunjukkan murid Indonesia tertinggal pada kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan kemampuan membacanya juga tertinggal dibanding teman-teman sebayanya. Artinya, sekolah Indonesia tidak membekali murid dengan kompetensi yang penting untuk hidup di abad 21.

KURIKULUM

Kurikulum adalah serangkaian hasil belajar yang diharapkan, dan seluruh proses yang menghasilkan pengalaman belajar, serta mekanisme evaluasi hasil belajar murid di bawah panduan guru di sekolah. Jadi kurikulum adalah atribut penting sistem persekolahan. Segera perlu dicatat bahwa mekanisme evaluasi merupakan komponen kurikulum yang penting. Salah satu penyebab kegagalan KTSP adalah Ujian Nasional yang ikut menentukan kelulusan sehingga menggiring proses belajar yang tidak pernah menghasilkan hasil belajar yang diharapkan. Kurikulum 2013 akan digagalkan oleh UN yang sama, kecuali jika dilakukan reposisi UN.

Siapa yang membutuhkan kurikulum  ? Sekolah, Yayasan pengelola sekolah,  guru yang bekerja di sekolah, Dinas Pendidikan, Kemendikbud,  para ahli kurikulum, dan penerbit yang mau mencetak buku wajib yang akan dipakai di sekolah. Asumsi dasar pada setiap penyusunan kurikulum adalah bahwa anak akan mencapai prestasi belajar maksimal jika  melalui serangkaian instruksi dan lingkungan buatan, serta mekanisme evaluasi yang terstruktur dan terencana.  Saya berkeyakinan asumsi ini agak meremehkan kecanggihan manusia beserta semua perangkat belajarnya yang telah diciptakan oleh Tuhan sebagai ciptaan terbaik. Manusia bisa belajar dalam situasi apapun, bahkan dalam situasi yang paling getir sekalipun. Bahkan manusia belajar jauh lebih banyak dari pengalamannya di luar sekolah.

Murid sekolah sebenarnya tidak membutuhkan kurikulum resmi yang kaku. Bahlan anak yang cerdas sebenarnya tidak membutuhkan sekolah. Kebanyakan anak-anak kita sebenarnya cerdas. Di banyak sekolah kecerdasan mereka sering diremehkan oleh proses belajar yang tidak menantang yang disajikan oleh guru yang tidak kompeten. Kecerdasan merekapun sering diukur oleh instrumen yang tidak cocok, seperti tes pilihan ganda. Puncak penghinaan atas kecerdasan ini adalah Ujian Nasional yang dibantu oleh mesin pemindai ikut-ikutan menentukan kelulusan mereka. Akibat proses yang salah ini, kecerdasan anak-anak ini justru menurun dan mereka justru kehilangan jati diri dan percaya diri.

Di Sulawesi Selatan, anak nelayan yang cerdas tidak pergi ke sekolah, tapi membantu ayahnya melaut mencari ikan. Anak yang tidak terlalu cerdas justru disuruh ke sekolah. Para nelayan Bugis itu secara intuitif tahu bahwa bagi anak yang cerdas, tidak banyak yang bisa dipelajari di sekolah. Gejala seperti ini terjadi juga di Madura. Statistik yang menyatakan bahwa lama bersekolah menunjukkan tingkat keterdidikan seseorang atau suatu daerah tidak sepenuhnya benar. Asumsi statistik itu adalah semakin lama bersekolah makin baik dan makin terdidik. Asumsi ini harus dipertanyakan.

Sesungguhnya hanya anak yang malas dan berkebutuhan khusus yang memerlukan kurikulum yang “well-designed” oleh para teknokrat ahli. Anak-anak normal tidak membutuhkannya. Dengan bermain di ruang terbuka dan di alam anak-anak belajar jauh lebih banyak daripada di kelas yang sempit di sebuah tempat yang kita sebut sekolah. Neurosains menemukan bahwa ruang kelas adalah tempat paling buruk bagi proses belajar. Bekal terpenting bagi anak-anak normal ini adalah akhlaq yang baik, kegemaran membaca, ketrampilan menulis, berhitung, berbicara dan kesempatan praktek yang memadai bagi ketrampilan-ketrampilan untuk hidup secara produktif.

SCHOOLISM

Kita sudah kecanduan sekolah sehingga tidak mampu membayangkan dunia tanpa sekolah. Padahal masyarakat tanpa sekolah itu ada dan pernah ada dengan kualitas kehidupan yang jauh lebih baik daripada sebuah schooled society yang dengan congkak kita sebut modern ini. Masyarakat adat yang jauh dari sekolah yang ada di daerah pedalaman lebih tahu caranya hidup bersahabat dengan alam daripada masyarakat Jakarta yang tidak tahu caranya membuang sampah. Tapi orang kota memandang remeh masyarakat adat sebagai kampungan dan terbelakang.

Dalam perspektif sejarah, sekolah semula dibuat untuk menyiapkan buruh yang akan mengisi pabrik-pabrik yang tumbuh akibat revolusi industri di Inggris sekitar abad 17 setelah James Watt menemukan mesin uap. Sebelum itu masyarakat tidak mengenal sekolah. Tradisi universitas muncul jauh mendahului tradisi sekolah. Oxford, Cambridge umurnya sudah 700 tahun. Baitul Hikmah di Baghdad ada beberapa ratus tahun sebelum Oxford. Sebelum pergi ke universitas masyarakat pra-revolusi industri praktis belajar secara otodidak atau melalui proses belajar non-formal atau  bahkan informal. Yang dikenal hanya ijazah sarjana, magister atau doktor. Itupun diberikan jika mahasiswanya meminta. Jadi, sekolah adalah fenomena yang umurnya kurang dari 200 tahun. Dalam 200 tahun itulah proses perusakan ekosistem global terjadi secara masif yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah evolusi manusia.

JEJARING BELAJAR

Untuk memastikan pendidikan universal bagi kebanyakan anak-anak Indonesia, yang diperlukan bukan pembesaran sistem persekolahan. Yang diperlukan adalah pengembangan sebuah jejaring belajar (learning webs) yang lentur, luwes, lebih non-formal, bahkan informal. Sekolah hanya salah satu simpul dalam jejaring belajar tsb. Bengkel, toko, klinik, studio, lembaga penyiaran, penerbit, perpustakaan kecamatan, restoran, koperasi, gereja, kuil, dan masjid dapat menjadi simpul-simpul belajar. Simpul belajar yang pertama dan utama adalah keluarga di rumah. Bukti kompetensi bisa ditunjukkan dengan sertifikat kompetensi profesi yang diterbitkan oleh asosiasi profesi, bukan dengan ijazah. Namun syarat-syarat formalistik inipun sebaiknya diberlakukan secara sukarela. Sertifikat kompetensi bisa menjadi indikator kompetensi yang lebih baik daripada ijazah.

Kegagalan sistem persekolahan ditunjukkan secara gamblang di abad 21 di depan mata kita oleh krisis hutang (pribadi, korporasi dan negara) di Amerika Serikat dan Eropa yang dengan kekaguman kita sebut modern itu. AS adalah negara dengan hutang terbesar di dunia. Keberlimpahan “negara kesatu” itu ternyata dicapai melalui hutang untuk membiayai gaya hidup yang sangat konsumtif, boros energi dan merusak lingkungan. Padahal baik AS maupun Eropa adalah masyarakat yang “paling bersekolah” dengan “kurikulum yang paling canggih”.

Formalisme kronis persekolahan harus dikurangi seminimal mungkin. Oleh Illich ini disebut deschooling. Saat ini di Indonesia schoolism sudah pada tingkat yang berbahaya. TK saja mengeluarkan ijazah. Ijazah seolah menjadi bukti kompetensi seseorang. Kasus ijazah palsu yang marak terjadi adalah bukti bahwa memang masyarakat lebih membutuhkan ijazah daripada kompetensi. Hanya yang butuh ijazah yang butuh sekolah. Kita yang tidak butuh ijazah tidak butuh sekolah, apalagi kurikulum. Tanpa kurikulum resmi sekolah akan baik-baik saja. Tanpa sekolahpun kita sebenarnya baik-baik saja. Kita boleh mulai khawatir kalau kita tidak belajar.

PENUTUP

Hiruk pikuk Kurikulum 2013 berpotensi menyembunyikan masalah pokok pendidikan Indonesia : tata kelola yang buruk dan guru yang tidak cakap. Jikapun kita masih percaya dan membutuhkan sekolah, kita tidak membutuhkan kurikulum baru. KTSP dan Standar Nasional Pendidikan secara konsep sudah memadai dan memberi ruang bagi diversifikasi dan inovasi.

Yang kita butuhkan adalah guru-guru yang cakap yang bersama Komite Sekolah mengembangkan kurikulum yang cocok dengan potensi daerah yang unik, dan relevan dengan kebutuhan murid sebagai subyek yang cerdas yang unik pula. Kita membutuhkan guru yang cakap yang menghargai kecerdasan murid-muridnya, yang dapat kita percayai untuk mengevaluasi penguasaan kompetensi murid-muridnya secara multi-ranah multi-cerdas. Kita tidak membutuhkan guru pemalas dan tidak bertanggungjawab yang mengevaluasi murid-muridnya dengan tes tulis pilihan-ganda yang bisa diserahkan kepada mesin pemindai.

Jika pendidikan hendak kita jadikan sebagai strategi kebudayaan, maka yang kita harus kerjakan adalah membangun dan menghargai tradisi otodidak. Kita harus mengurangi kecenderungan sekolah memonopoli pendidikan, merampasnya dari tanggungjawab pribadi dan keluarga. Kesaktian kurikulum dan sekolah hanyalah mitos belaka.

Catatan Penulis : Prof. Daniel Mohammad Rosyid, Ph.D adalah guru besar pada Jurusan Teknik Kelautan ITS, mantan Ketua Dewan Pendidikan Jatim, Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Cab. Surabaya

Judul Artikel Sebenarnya, ” Tidak Butuh Sekolah, Apalagi Kurikulum”





MENGGAGAS PENDIDIKAN TRANSGRESIF

22 07 2010

Oleh: M.Nur K. Amrullah

Awal mula proses pendidikan di dunia ini diawali dari kebutuhan hidup manusia, untuk terus mencari jati diri sebagai manusia yang unggul dibandingkan makhluk lain. Maka tak heran jika banyak filosofi kehidupan dan teks-teks suci selalu menobatkan manusia sebagai makhluk paling sempurna, maka misi menjadi makhluk sempurna-terbatas ini harus menjadi tidak sekedar pengakuan dan keakuan, tapi harus bisa diwujudkan sebagai sebuah sistem nyata yang bisa bekerja untuk pembuktian dan proses pewujudan manusia sebagai makhluk paling sempurna. Mungkin kita sering mendengar bahwa tujuan pendidikan yang sesungguhnya adalah memanusiakan manusia, artinya ada potensi manusia bisa menjadi bukan manusia yang harus ditangkal oleh pendidikan.

Selama ini sudah banyak berkembang teori pendidikan, untuk menunjukkan bahwa dunia pendidikan tidak pernah berhenti melakukan inovasi dan melakukan penggalian khasanah potensi positif pada manusia, tapi sayangnya tidak banyak diantara para pendidik yang berani melakukan proses kreatif dengan cara membongkar dan mendiagnosis praktik-praktik tradisional dalam proses pendidikan, ini sering terjadi di sekolah-sekolah formal. Pendidik cenderung menjadikan proses pendidikan dan pembelajaran sebagai kegiatan rutin yang acap kali tak memiliki toleransi terhadap minat dan bakat siswa. Siswa diperlakukan seperti pasien yang harus tunduk dan patuh dalam asupan dosis belajar yang telah dibuat pendidik, maka tak mengherankan jika dikemudian hari siswa-siswa kita hanya pintar menggunakan otak dan memainkan bahasa, tapi lemah integrasi sikap social dan tanggung jawabnya.

Pendidikan Transgresif, Bagaimana Memulainya?

Transgresif adalah adopsi dari kata transgress yang berarti proses yang melewati batas-batas logika dan aturan yang mengangkang, sedangkan Pendidikan Transgresif yang penulis maksud adalah upaya untuk melakukan pendesainan ulang (redesign) terhadap pendidikan agar mampu menjawab tantangan kehidupan yang semakin sulit diprediksi, menanamkan nilai-nilai anti stagnasi dan pada akhirnya akan mewujudkan manusia pendidikan yang mampu menjadi manusia pionir.

bersambung………………….





ARAH PENDIDIKAN DI INDONESIA

28 12 2009

Pendidikan Indonesia sudah kehilangan arah. Pendidikan di Indonesia dalam bentuk sekolah telah tercerabut dari akar kesejarahan sistem pendidikan nasional. Pendidikan di Indonesia sudah tidak lagi bertumpu pada nilai-nilai dasar pendidikan yang memerdekakan, pendidikan yang menyadarkan dan pendidikan yang memanusiakan manusia muda dan pengangkatan manusia muda ke taraf insani. Pendidikan di Indonesia hanya berorientasi pasar.

Buktinya, pemerintah sekarang sedang menggalakkan pendidikan tingkat satuan pendidikan menengah atas berbasis kerja, yaitu sekolah menengah kejuruan (SMK). Pemerintah berencana akan mengubah pola pendidikan Indonesia dengan perbandingan 70% untuk SMK dan 30% untuk sekolah menengah atas (SMA). Lulusan SMA dalam pandangan pemerintah hanya menghasilkan lulusan tidak siap kerja kalau tidak mau disebut pengangguran. Maka, guna mengurangi angka pengangguran, pemerintah melakukan ‘terobosan’ dengan menciptakan SMK. Lulusan SMK dalam pandangan pemerintah lebih siap untuk bekerja dan mengurangi pengangguran.

Bukan fase bekerja

Pendidikan di Indonesia hanya dimaknai sebagai salah satu untuk mendapatkan pekerjaan agar tidak menjadi pengangguran (link and match). Padahal, link and match pernah dikritik Soetandyo Wignyosoebroto, Guru Besar Emeritus Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Menurut Pak Tandyo–begitu orang menyapanya–sekolah itu bekal untuk menata hidup yang lebih baik. Bukan fase yang harus dilalui sebelum bekerja. Kalau konsepnya seperti itu, betapa sempitnya dunia pendidikan (Agus Wahyudi: 2006).

Kritikan Pak Tandyo itu cukup beralasan. Pendidikan bukan salah satu fase untuk bekerja. Pendidikan adalah proses hidup. Jadi pendidikan dalam bentuk sekolah bukan untuk bekerja. Maka dari itu, konsep pemerintah membangun SMK secara besar-besaran itu pada dasarnya menunjukkan pemerintah saat ini sudah keblinger. Salah jalur. Tidak tahu filosofi pendidikan.

Lebih dari itu, penyiapan tenaga kerja siap pakai ala SMK juga tidak sesuai dengan iklim Indonesia. Indonesia bukan negara industri yang membutuhkan banyak tenaga kerja siap pakai seperti Jepang. Indonesia masih menjadi negara agraris. Kalau toh kita akan menjadi negara industri, Indonesia sudah tidak lagi mempunyai sumber daya alam sebagai modal. Sumber daya alam Indonesia sudah dikeruk dan dikuras habis oleh korporasi internasional. Masyarakat Indonesia sekarang tinggal menunggu kehancuran bumi Indonesia. Hal itu karena daya isap korporasi tidak akan menyisakan sedikit pun sumber daya alam untuk masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia akan menjadi asing dan miskin di negerinya sendiri.

Tenaga kerja instan

Pembangunan sumber daya manusia melalui SMK dengan mengabaikan filosofi pendidikan hanya akan menghasilkan buruh-buruh yang keringat mereka diperas untuk memuaskan nafsu serakah korporasi internasional. Mereka hanya akan dibayar dengan upah murah. Sewaktu-waktu mereka dapat diberhentikan dengan paksa.

Apakah pemerintah sekarang sempat berpikir seperti itu? Tampaknya, pemerintah tidak memedulikan hal tersebut. Yang ada dalam otak pembuat kebijakan yang keliru itu adalah bagaimana mempersiapkan tenaga kerja instan (siap) kerja dalam waktu cepat sehingga kinerja pemerintahan dapat dinilai dengan nilai A. Pemerintah pun dapat mengklaim telah berhasil mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan karena anak-anak orang miskin sekarang sudah sekolah di SMK dan siap bekerja dengan kemampuan dan keterampilan mereka.

Pemerintah lebih bangga melihat banyak masyarakat bekerja dengan ketidakberdayaan daripada melihat masyarakatnya mandiri karena mereka memiliki ilmu dan pengalaman yang memerdekakan.

Program pendidikan siap kerja melalui SMK merupakan program prestisius miskin strategi dan makna. Ia tidak ubahnya seperti program penggemukan sapi yang marak akhir-akhir ini di beberapa daerah. Sapi yang semula kecil diberi makan sebanyak mungkin, setelah itu sapi siap jual dengan harga tinggi.

Pemerintah dengan program itu hanya ingin menyombongkan diri dengan data statistik bawah periode pemerintahan kali ini telah berhasil membuat kebijakan yang dibutuhkan masyarakat, yaitu lulus langsung kerja. Padahal sebagaimana kita ketahui, data statistik selalu saja bisa ‘diperjualbelikan’ sesuai dengan keinginan penguasa.

Oleh Benni Setiawan, Penulis Buku Agenda Pendidikan Nasional





PEMBELAJAR DAN POLITIK (Menyemarakan Pemilu 2009)

6 04 2009

Oleh: M.Nur K. Amrullah

Saat pemilu tinggal hitungan jari, yang namanya politik menjadi komoditi utama, setiap rongga nafas kehidupan masyarakat seolah-olah oksigennya adalah politik, entah itu nafas berupa bendera parpol yang dibariskan di jalan – jalan, nafas layar kaca yang penuh dengan iklan parpol, ataupun nafas parpol yang sengaja dibuat di stadion atau gedung olah raga, nusantara ini seolah dikapling oleh parpol – parpol peseta pemilu.

Dunia politik memang sangat menjanjikan, bahkan sering dikatakan “transportasi ekspres” kesuksesan seseorang, maka jangan heran banyak diantara kalangan yang dulu non politik berputar seratus delapan puluh derajat menjadi hamba politik. Nuansa politik memang penuh dengan kepentingan dan sering kali menanggalkan objektifitas, tidak kecuali bagai Aktifis Kampus yang nota bene berlatar belakang intelektualitas yang sering berorasi tentang pentingnya objektifitas.

Peringatan dari Francis Bacon bahwa harus ada benteng pemisah yang jelas antara nilai – nilai intelektualitas dari kontaminasi kepentingan politik sesaat ternyata masih belum kadaluarsa; saat ini, menjadi rahasia umum ketika sosok intelektual (tidak tebatas Mahasiswa) terjun keranah politik paktis kerap menanggalkan idealita intelektualnya, yang terjadi; prinsip – prinsip keilmuan dikangkangi

Suatu hal pokok yang selama ini tidak disadari Intelektual, bahwa fitroh dari akuntabilitas publik seorang Intelektual adalah pada aspek keilmuan ; bagaimana dia memberdayakan bangsa, meningkatkan martabat bangsa melalui pendidikan yang murni bersendi nilai – nilai keilmuan. Selama tidak ada pemahaman murni terhadap nilai – nilai keilmuan, maka akan tetap terjadi politisasi keilmuan di masyarakat kita.

Lantas, bagaimana agar nilai – nilai keilmuan tidak terkontaminasi misi primitif politik., ada beberapa hal yang mesti dilakukan. Pertama: semangat keilmuan Intelektual Kampus harus lebih digairahkan. Kampus sebagai tempat super penting pendalaman nilai keilmuan harus dijadikan tempat sentra sinergi antara pemikiran logis dan rasional yang didukung fakta empiri, kampus harus steril dari kepentingan dan aksi primitif politik. Kondisi semacam ini akan sangat mendukung aktifitas non politik Intelektual kampus, terlebih lagi akan menyelamatkan kampus dan civitasnya dari upaya ditunggangi kepentingan politik. Upaya ini dapat diwujudkan dengan adanya kegiatan – kegiatan yang menunjang kedewasaan berfikir dan memupuk jiwa intelektualis serta beragam kegiatan nonpolitik lain yang mengerucut pada prinsip keilmuan. Langkah pertama ini, kuncinya adalah komitmen kolektif civitas kampus untuk mensterilkan kampus dari aksi primitif politik, jika tidak ada komitmen tersebut cita – cita mensterilkan kampus dari aksi primitif politik, alih – alih mensterilkan ; yang terjadi adalah utopia misioner dan memperkokoh bangunan kontaminasi politik terhadap prinsip keilmuan.

Kedua: pemerintah harus membuat batas yang jelas antara kepentingan politik dan misi keilmuan. Tidak adanya batas yang jelas antara dimensi keilmuan dan aksi politik akan memperparah kondisi politisasi keilmuan. Lebih – lebih keadaan yang tidak jelas itu akan menjadi wabah terselubung menjangkitnya pemikiran nonrasional, nonilmiah dan terlepas dari prinsip – prinsip keilmuan menuju arah politik buta dan memake –up politik seolah bernuansa keilmuan (nonpolitik).

Jika dua langkah altenatif diatas dilakukan sunggung- sungguh, penulis yakin akan ada nyawa baru bagi keberlangsungan prinsip – prinsip keilmuan nonpolitik, akan tetapi jika prinsip keilmuan yang bersumber pada objektifitas dan kearifan sebagai pengantar kearah kejernihan berfikir dan love wisdom dikangkangi aksi primitif politik, kita patut berduka dan tidak salah bila berpretensi buruk terhadap masa depan keilmuan di Indonesia, karena bagaimanapun juga antara prinsip – prinsip keilmuan dan teori aksi politik saling meniadakan

Tidak ada kemutlakan disini, akan tetapi perlu diingat sekali lagi bahwa orbit Intelektual adalah objektifitas prinsip – prinsip keilmuan (non politik).





JF-PTP

23 09 2008

Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran: Bagaimana Perkembangannya?

Pustekkom tampaknya tidak pernah lelah atau letih sekalipun mungkin kadangkala terusik juga dengan perasaan jemu untuk meneruskan penggarapan Jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (JF-PTP). Proses pengusulan JF-PTP ini sudah dirintis semenjak Kepala Pustekkom yang pertama, yaitu Prof. Dr. Yusufhadi Miarso. Mungkin ada juga benarnya pepatah yang mengatakan “slow but sure”. Proses pengusulan JF=PTP ini tampaknya membutuhkann kesabaran dan keuletan untuk memperjuangkannya sampai mencapai keberhasilan.

Walaupun mungkin tidak terlalu terdengar gaungnya tetapi tim yang menangani JF-PTP ini di Pustekkom khususnya dan di lingkungan Depdiknas pada umumnya terus melakukan berbagai upaya untuk dapat diterima dan disetujuinya JF-PTP. Suatu perkembangan yang perlu dibagi melalui informasi ini adalah bahwa beberapa langkah yang mengarah pada proses penetapan Peraturan Menpan dan Peraturan bersama Mendiknas dengan Kepala BKN telah dilakukan.

Validasi terhadap hasil uji petik beban kerja JF=PTP (Tabel I sd. Tabel V) telah selesai dibahas bersama antara tim Depdiknas, Kantor Menpan, dan BKN. Dari hasil validasi ini dapatlah diketahui apakah seseorang yang memangku JF-PTP dapat naik pangkat paling lambat 4 tahun atau secepat-cepatnya dalam kurun waktu 2 tahun. Inilah salah satu hal yang menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan bersama dengan tim Kantor Menpan dan BKN pada hsri Jum’at, 12 September 3008.

Di dalam pertemuan tersebut juga telah diperoleh tim JF-PTP Pustekkom beberapa masukan terhadap penyempurnaan dokumen tentang konsep atau draft Peraturan Menpan yang dilampiri dengan uraian tentang kegiatan utama, penunjang dan angka kredit JF-PTP. Masukan ini akan digunakan untuk menyempurnakan konsep atau draft Peraturan Menpan yang pembahasannya akan dilakukan pada hari Senin, tanggal 22 September 2008. Sedangkan konsep tentang Peraturan Bersama Mendiknas dengan Kepala BKN akan menjadi agenda pembahasan yang berikutnya.

Akhirnya, adalah menjadi harapan kita bersama agar semua dokumen yang diperlukan untuk penetapan JF-PTP dapat diselesaikan pada tahun 2008 ini. Demikian juga dengan kegiatan menyosialisasikannya, baik melalui berbagai pertemuan, secara tertulis (media cetak), media elektronik maupun media jaringan.





PERLUKAN PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI DI SEKOLAH

4 09 2008

Pemberantasan korupsi mesti sistematis dan masif. Pendidikan antikorupsi menjadi sarana sadar untuk itu. Pendidikan antikorupsi baiknya menyentuh aspek kognitif, afektif, dan konasi. Tujuan utama pendidikan antikorupsi adalah perubahan sikap dan perilaku terhadap tindakan koruptif.

Pendidikan antikorupsi membentuk kesadaran akan bahaya korupsi, kemudian bangkit melawannya. Menjadi champion dalam pemberantasan korupsi. Pendidikan anti korupsi juga berguna mempromosikan nilai-nilai kejujuran dan tidak mudah menyerah demi kebaikan. Seyogianya, pendidikan antikorupsi dikelola sebagai sebuah dialog, hingga tumbuh kesadaran kolektif tiap warga akan pentingnya pemberantasan dan pencegahan korupsi.

Peserta pendidikan antikorupsi tentu saja semua lapisan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia terdiri atas beragam etnis. Multietnis. Tiap etnis mempunyai persepsi, aturan, dan budaya masing-masing. Satu etnis beda dengan etnis lain dalam memandang sesuatu. Budaya jawa beda dengan bugis. Saudara kita di pedalaman papua punya pengalaman berbeda dengan teman kita di Bali. Nilai-nilai yang dianut pun tidak sama. Nilai-nilai yang dipegang orang Aceh lain dengan suku Dayak.

Mayoritas rakyat Indonesia dalam hampir semua suku memahami, bahwa sebagian besar jenis korupsi seperti suap, pemerasan, menerima pemberian tak sah adalah melawan hukum dan bukan merupakan kewajaran. Tapi perbedaan-perbedaan budaya dapat mengaburkan pemahaman itu. Rendahnya tingkat pemahaman terhadap korupsi menyebabkan kesalahpahaman dalam mengenal bentuk-bentuk korupsi. Apalagi diperparah dengan pemahaman yang berbeda disebabkan perbedaan latar belakang budaya.

Keragaman etnis memerlukan sebuah konsep pendidikan antikorupsi yang beda dengan konsep konvensional. Yakni konsep pendidikan antikorupsi yang peka kepada persoalan multietnis. Bila pendidikan antikorupsi yang konvensional hanya mengandalkan sudut budaya tertentu dan mengabaikan yang lain, maka pendidikan antikorupsi yang peka etnis berusaha mengakomodir keunikan tiap etnis.

Pendidikan antikorupsi yang mencoba menyeragamkan budaya yang berbeda itu bisa terjebak kesulitan penanaman nilai-nilai antikorupsi. Akibatnya kesia-siaan belaka. Banyak biaya terbuang percuma karena tiadanya kepekaan kepada masalah multietnis ini. Sebuah gambar dapat dipersepsikan berbeda oleh orang yang berbeda budaya. Disinilah urgensi konsep pendidikan antikorupsi berbasis mutietnis.

Pendidikan antikorupsi berbasis multietnis mengandaikan domain bangsa sebagai arena yang dipenuhi aneka manusia. Aneka budaya dan suku. Pendidikan antikorupsi berbasis multietnis dilandasi konsep perbedaan yang unik pada tiap etnik. Tidak terjebak dalam etnosentris. Yakni memandang segala sesuatu dalam kelompoknya sendiri sebagai pusat segala sesuatu dan hal lainnya dinilai berdasarkan rujukan kelompoknya (Gudykunst dan Kim, Komunikasi Antarbudaya, 1985).

Kearifan Lokal

Pada dasarnya manusia menciptakan budaya dan lingkungan sosial mereka sebagai adaptasi terhadap lingkungan fisik dan biologisnya. Kebiasaan-kebiasaan, praktik, dan tradisi diwariskan dari generasi ke generasi. Pada gilirannya kelompok atau ras tersebut tidak menyadari dari mana asal warisan kebijaksanaan tersebut. Generasi berikutnya terkondisikan menerima “kebenaran” itu tentang nilai, pantangan, kehidupan, dan standar perilaku.

Individu-individu cenderung menerima dan percaya apa yang dikatakan budaya mereka. Kita dipengaruhi oleh adat dan pengetahuan masyarakat di mana kita dibesarkan dan tinggal. Kita cenderung mengabaikan atau menolak apa yang bertentangan dengan kepercayaan-kepercayaan kita. (Philip R. Harris & Robert T. Moran dalam intercultural communication: a reader, 1982).

Oleh sebab itu, dalam konteks pendidikan antikorupsi, dibutuhkan pencarian dan pengembangan kearifan-kearifan lokal (Local Wisdoms). Menggali kembali ajaran-ajaran luhur setempat guna diterapkan dalam pendidikan antikorupsi.

Abdul Munir Mulkham, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengatakan bahwa keunikan tradisi lokal selama ini tidak ditempatkan sebagai akar kebangsaan. Kebijakan politik, termasuk kebijakan sistem pendidikan, bersumber dari konsep monokultur. Akibatnya keunikan lokal tidak berkembang secara wajar. Karena itu kesadaran keunikan diri sebagai pengalaman otentik mesti ditempatkan sebagai akar pendidikan.

Pendidikan yang ada harus melihat keunikan-keunikan budaya lokal. Praktik pendidikan monokultur adalah pemasung daya kritis dan kreatif. Perbedaan tiap individu merupakan unsur terpenting pendidikan yang berbasis multietnis. Perbedaan, otherness (liyan, lain), lebih penting ketimbang keseragaman.

Pendidikan antikorupsi perlu menggali dan mengembangkan kearifan-kearifan lokal. Penerapan kearifan-kearifan lokal dalam pendidikan antikorupsi diharapkan penduduk setempat mudah memahami pengertian, bahaya, dan perilaku korupsi. Selain itu, mereka sadar bahwa leluhur mereka memiliki ajaran-ajaran luhur yang amat menghargai kejujuran, keadilan, dan integritas.

Sunan kalijaga adalah contoh salah satu walisongo yang mengolah ajaran dan tradisi setempat, dalam konteks penyebaran dan pengajaran Islam. Beliau memakai cara-cara kejawen yang mudah dipahami kalangan Jawa yang saat itu masih kuat dipengaruhi ajaran Hindu. Sunan Kalijaga tidak menghapus seni dan budaya Jawa. Nilai-nilai itu dibalut warna Islam. Upacara selamatan doa diganti doa Islam. Wayang kulit diubah sedemikian rupa sehingga tidak menyalahi hukum Islam. Tembang Ilir-ilir dan Dandang Gula gubahan Kalijaga, yang abadi hingga kini, kental aroma Jawa. Namun kedua tembang tersebut sarat nilai-nilai dakwah.

Di Bugis, misalnya, dikenal budaya siri’. Dalam kehidupan orang-orang Bugis, siri’ menjadi unsur prinsipil dalam diri mereka. Siri’ adalah jiwa, harga diri, dan martabat orang Bugis. Tidak ada nilai paling berharga dan patut dipertahankan selain siri’, harga diri. Dia menjadi inspirasi setiap langkah orang Bugis. Orang Bugis bersedia mengorbankan apapun demi tegaknya siri’ dalam kehidupan mereka (Hamid Abdullah, Manusia Bugis-Makassar). Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan budaya siri’. Budaya melayani dan berbuat jujur adalah implementasi siri’. Dalam masyarakat Bugis, seseorang disebut manusia bila memiliki siri’.

Masih banyak kearifan-kearifan lokal di segenap pelosok negeri ini. Kearifan-kearifan lokal seperti ini mestinya digali, dikembangkan, dan diawetkan guna dimasukkan dalam materi pendidikan antikorupsi. Dengan begitu penanaman nilai-nilai antikorupsi akan lebih mudah dipahami dan diterima oleh seluruh rakyat Indonesia yang multietnis.

Faisal Djabbar (Pemerhati masalah pendidikan)





AYAT-AYAT SEKOLAH UNGGUL

1 07 2008

Hakikat pendidikan adalah mengubah budaya. Apa yang sering dilupakan
banyak orang adalah bahwa sekolah-sekolah kita telah memiliki budaya
sekolah (”school culture”) yaitu seperangkat nilai-nilai, kepercayaan, dan
kebiasaan yang sudah mendarah daging dan menyejarah sejak negara ini
merdeka. Tanpa keberanian mendobrak kebiasaan ini, apa pun model
pendidikan dan peraturan yang diundangkan, akan sulit bagi kita untuk
memperbaiki mutu pendidikan.

Sedikitnya ada lima tradisi yang membatu selama ini: (1) orang tua
menganggap sekolahlah yang bertanggung jawab mendidik siswa, (2) orang tua
percaya bahwa program IPA lebih bergengsi daripada program IPS bagi anak
mereka, (3) orang tua percaya bahwa sekolah kejuruan kurang bergengsi, (4)
masyarakat percaya bahwa gelar ke(pasca)sarjanaan merupakan simbol status
sosial, dan (5) pemerintah merasa paling jagoan menyelenggarakan
pendidikan.

Wacana pendidikan kita kini diperkaya oleh seperangkat kosa kata yang
maknanya berimpitan: sekolah percontohan, sekolah percobaan, sekolah
unggul, sekolah akselerasi, dan sejenisnya. Dalam literatur internasional
semua itu lazim disebut lab school, effective school, demonstration
school, experiment school, atau accelerated school, dan sekolah-sekolah
pun diiklankan dengan atribut-atribut magnetis itu.

Senarai kosa kata itu tidak persis bersinonim. Ada nuansa kekhasan pada
masing-masing. Dari semua itu, kosa kata yang paling lazim dipakai adalah
effective school atau sekolah unggul yang didasarkan atas keyakinan bahwa
siswa, apa pun etnis, status ekonomi, dan jenis kelaminnya, akan mampu
belajar sesuai dengan tuntutan kurikulum.

Pendekatan yang ditempuh adalah perencanaan secara kolaboratif antara
guru, administrator, orang tua, dan masyarakat. Data prestasi siswa
dijadikan basis untuk perbaikan sistem secara berkelanjutan. Sekolah
unggul demikian memiliki sejumlah korelat atau ciri pemerlain sebagai
berikut.

Pertama, visi dan misi sekolah yang jelas. Mayoritas sekolah kita belum
mampu– dan memang tidak diberdayakan untuk mampu–mengartikulasikan visi
dan misinya. Visi adalah pernyataan singkat, mudah diingat, pemberi
semangat, dan obor penerang jalan untuk maju melejit. Misalnya, “SMA
berbasis komputer”, “SD berbasis kelas kecil”, “SMP berbasis IST
(information system technology),” “SMK bersistem asrama,” “Aliyah dengan
pengantar tiga bahasa,” dan sebagainya.

Konsep iman dan taqwa (imtaq) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)
selama ini terlalu sering dipakai sehingga maknanya tidak jelas,
mengawang-awang, filosofis, dan tidak operasional. Misi adalah dua atau
tiga pernyataan sebagai operasionalisasi visi, misalnya “membangun siswa
yang kreatif dan disiplin,” dan sebagainya. Walau begitu, ada prioritas
yang diunggulkan dalam rentang zaman secara terencana. Prioritas ini
dinyatakan eksplisit dalam rencana kerja tahunan sekolah.

Untuk mengimplementasikan visi dan misi sekolah ada sejumlah langkah yang
mesti ditempuh: (1) pahami kultur sekolah, (2) hargai profesi guru, (3)
nyatakan apa yang Anda hargai, (4) perbanyak unsur yang Anda hargai, (5)
lakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, (6) buat menu kegiatan
bukan mandat, (7) gunakan birokrasi untuk memudahkan bukan untuk
mempersulit, dan (8) buatlah jejaring (networking) seluas mungkin.

Kedua, komitmen tinggi untuk unggul. Staf administrasi, guru, dan kepala
sekolah memiliki tekad yang mendidih untuk menjadikan sekolahnya sebagai
sekolah unggul dalam segala aspek, sehingga semua siswa dapat menguasai
materi pokok dalam kurikulum. Semuanya memiliki potensi untuk
berkontribusi dalam proses pendidikan. Komitmen ini adalah energi untuk
mengubah budaya konvensional (biasa-biasa saja) menjadi budaya unggul.

Ketiga, kepemimpinan yang mumpuni. Kepala sekolah adalah “pemimpin dari
pemimpin” bukan “pemimpin dari pengikut.” Artinya selain kepala sekolah
ada pemimpin dalam lingkup kewenangannya sehingga tercipta proses
pengambilan keputusan bersama (shared decision making). Komunikasi
terus-menerus dilkukan antara kepala sekolah dan para guru untuk memahami
budaya dan etos sekolah yang yang diimpikan lewat visi sekolah itu. Bila
tidak dikomunikasikan terus-menerus, visi itu akan mati sendiri.

Guru juga adalah pemimpin dengan kualitas sebagai berikut: (1) terampil
menggunakan model mengajar berdasarkan penelitian, (2) bekerja secara tim
dalam merencanakan pelajaran, menilai siswa, dan dalam memecahkan masalah,
(3) sebagai mentor bagi koleganya, (4) mengupayakan pembelajaran yang
efisien, dan (5) berkolaborasi dengan orang tua, keluarga, dan anggota
masyarakat lain demi pembelajaran siswa.

Keempat, kesempatan untuk belajar dan pengaturan waktu yang jelas. Semua
guru mengetahui apa yang mesti diajarkan. Alokasi waktu yang memadai dan
penjadwalan yang tepat sangat berpengaruh bagi kualitas pengajaran. Guru
memanfaatkan waktu yang tersedia semaksimal mungkin demi penguasaan
keterampilan azasi. Dalam hal ini perlu dijaga keseimbangan antara
tuntutan kurikulum dengan ketersediaan waktu. Kunci keberhasilan dalam hal
ini adalah mengajar dengan niat akademik yang jelas dan siswa pun
mengetahui niat itu. Mengajar yang berkualitas memiliki ciri sebagai
berikut: (1) organisasi pembelajaran yang efisien, (2) tujuan yang jelas,
(3) pelajaran yang terstruktur, dan (4) praktik mengajar yang adaptif dan
fleksibel.

Kelima, lingkungan yang aman dan teratur. Sekolah unggul bersuasana
tertib, bertujuan, serius, dan terbebas dari ancaman fisik atau psikis,
tidak opresif tetapi kondusif untuk belajar dan mengajar. Siswa diajari
agar berperilaku aman dan tertib melalui belajar bersama (cooperative
learning), menghargai kebinekaan manusiawi, serta apresiasi terhadap
nilai-nilai demokratis. Banyak penelitian menunjukkan bahwa suasana
sekolah yang sehat berpengaruh positif terhadap produktivitas, semangat
kerja, dan kepuasan guru dan siswa.

Keenam, hubungan yang baik antara rumah dan sekolah. Para orang tua
memahami misi dan visi sekolah. Mereka diberi kesempatan untuk berperan
dalam program demi tercapainya visi dan misi tersebut. Dengan demikian,
sekolah tidak hanya mendidik siswa, tetapi juga orang tua sebagai anggota
keluarga sekolah yang dihargai dan dilibatkan.

Dengan melibatkan mereka pada kegiatan ekstra di akhir pekan (extra
school) misalnya, siswa sadar bahwa orang tuanya menghargai kegiatan
pendidikan, sehingga mereka pun menghargai pendidikan yang dilakoninya.
Inilah contoh konkret hubungan tripatriat sekolah-siswa-orang tua.
Upacara-upacara yang dihadiri orang tua sesungguhnya merupakan kesempatan
untuk membangun citra sekolah dan untuk merayakan visi dan misi.
Singkatnya, sekolah unggul membangun “kepercayaan” dan silaturahmi
sehingga masing-masing memiliki nawaitu tinggi untuk melejitkan prestasi.

Ketujuh, monitoring kemajuan siswa secara berkala. Kemajuan siswa
dimonitor terus- menerus dan hasil monitoring itu dipergunakan untuk
memperbaiki perilaku dan performansi siswa dan untuk memperbaiki kurikulum
secara keseluruhan. Penggunaan teknologi, khususnya komputer memudahkan
dokumentasi hasil monitoring secara terus- menerus.

Evaluasi penguasaan materi pelajaran secara perlahan bergeser dari tes
baku (standardized norm-referenced paper-pencil test) menuju tes berdasar
kurikulum dan berdasar kriteria (curricular-based, criterion-referenced).
Dengan kata lain, evaluasi akan lebih berfokus pada performansi dan
dokumentasi prestasi siswa sebagaimana terakumulasi dalam portofolio.
Dokumentasi prestasi ini bukan hanya untuk guru, tetapi juga untuk
dikomunikasikan kepada orang tua.

Sekolah sebagai sistem juga dimonitor secara berkelanjutan. Artinya
sekolah tidak hanya terampil memonitor kemajuan siswa, tetapi juga siap
mengevaluasi dirinya sendiri. Hasil evaluasi diri ini merupakan bahan bagi
pihak lain (external evaluators) untuk mengevaluasi kinerja sekolah itu.
Inilah makna akuntabilitas publik. Sekolah harus mengagendakan program
rujuk mutu (benchmarking) kepada sekolah lain, sehingga sadar akan
kelebihan dan kekurangan sendiri.

Model sekolah unggul seperti digambarkan di atas akan berwujud bila
sekolah tidak eksklusif bak menara gading, tetapi tumbuh sebagai bagian
dari masyarakat sehingga memiliki kepekaan terhadap nurani masyarakat (a
sense of community). Dalam masyarakat setiap individu berhubungan dengan
individu lain, dan masing-masing memiliki potensi dan kualitas yang dapat
disumbangkan pada sekolah.

Dalam era reformasi tetapi juga dalam keterpurukan ekonomi sekarang ini,
kita merasakan keterbatasan dana dan menyaksikan tuntutan yang semakin
tinggi akan adanya otonomi sekolah, akuntabilitas publik dan tranparansi,
serta adanya harapan besar dari orang tua. Bila ketujuh ayat di atas
dilaksanakan, pendidikan yang diselenggarakan sekolah akan berdampak
dahsyat pada pembentukan manusia kapital di tanah air. ***

Penulis, A. CHAEDAR ALWASILAH

guru besar Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.