Olah Perspektif Pengembangan Teknologi Pendidikan

28 02 2012

Teknologi Pembelajaran merupakan suatu bidang studi terapan yang awalnya timbul dengan mensistensiskan berbagai teori dan konsep dari berbagai disiplin ilmu, ke dalam suatu usaha terpadu untuk memecahkan masalah belajar yang tidak terpecahkan denga pendekatan yang telah ada sebelumnya. Setiap bidang studi akan dapat berkembang bilamana didukung oleh penelitian yang dilakukan secara terus menerus. Penelitian dalam bidang studi teknologi pembelajaran tidak terlepas dari: (1). Falsafah dan landasan ilmiah yang telah menunjang keberadaannya seperti yang diungkapkan Robert Morgan (1978) bahwa terdapat 3 (tiga) disiplin utama yang menjadi dasar teknologi pembelajaran yaitu ilmu prilaku, ilmu komunikasi dan ilmu manajemen, sedangkan pendapat Donald P.Ely (1983) Teknologi Pembelajaran meramu sejumlah disiplin dasar dan bidang terapannya menjadi sesuatu prinsip, prosedur serta ketrampilan. Disiplin yang member kontribusi adalah: Basic Contributing Discipline (komunikasi, psikologi, evaluasi dan manajemen) dan Related Contributing Fields (psikologi persepsi, psikologi kognisi, media, system dan penilaian kebutuhan). (2). unsur-unsur dasar yang membentuknya, ini seperti dalam AECT (1994) terdiri dari kawasan Teknologi Pembelajaran yang terdiri dari Fungsi manajemen pembelajaran, Fungsi pengembangan pembelajaran dan Sumber belajar, (3). arah perkembangan dan kegunaannya, Paul Harmon (1982) berpendapat bahwa Teknologi Instruksional berawal dari praktek pendidikan yang mendapat masukan dari psikologi perilaku dengan pembelajaran terprogramnya, psikologi kognitif, teknologi permesinan, teknologi audio visual dan teknologi computer sehingga berkembang kea rah rekayasa kinerja (performance engineering) dalam bidang usaha, system pendidikan di sekolah dan luar sekolah, kemiliteran dan pembelajaran berbatuan komputer. Pendapat lain dari Kent R.Wood, Don C.Smillie dan Michael de Bloois (1990) mengatakan bahwa pada awalnya ilmu perpustakaan yang bersinggungan denan ilmu informasi berkembang menjadi bidang komunikasi audio-visual dan kemudian berkembang menjadi bidang media instruksional, bidang ini bersinggungan dengan pengembangan kurikulum. Glenn Snelbecker (1974) mengatakan bahwa kurikulum berkepentingan dengan pertanyaan “What” dan “Why” atau isi dan tujuan pendidik sedang teknologi pendidikan berkepentingan dengan “How” atau cara bagaimana tujuan pendidikan yang dicapai.

Dari penjelasan tersebut telah dapat kita reka tentang apa sebenarnya yang menjadi bidang garapan dalam Teknologi Pembelajaran. Yang paling esensial menurut penulis adalah bahwa perkembangan arah penelitian teknologi pembelajaran berlangsung dengan fase-fase yang mempersoalkan tentang: apa ada hasilnya ?, seberapa besar hasilnya ?, bagaimana kondisi dalam memperoleh hasil ? siapa yang akan memperoleh manfaat nya ? dan secara komprehensif pebelajar dengan kondisi yang bagaimana dapat memperoleh manfaat yang maksimal (dalam kondisi tertentu).

POTENSI TEKNOLOGI PENDIDIKAN
Teknologi Pendidikan mengandung komponen-komponen Teori dan Praktek dalam Desain, Pengembangan, Pemanfaatan, Pengelolaan dan Penilaian Proses dan Sumber untuk Belajar dapat bersinergi dengan berbagai bidang. Dengan demikian Teknologi Pendidikan tentunya banyak berkiprah secara luas untuk memajukan system pendidikan di Indonesia melalui potensi-potensinya. Secara umum potensi-potensi Teknologi Pendidikan (Ely, 1979)

  1. Meningkatkan produktivitas pendidikan dengan jalan: mempercepat tahap belajar (rate of learning), membantu guru untuk menggunakan waktu secara baik dan mengurang beban guru dalam menyajikan materi, sehingga akan dapat banyak membina dan mengembangkan kegairahan pebelajar.
  2. Memberi kemungkinan pembelajaran lebih bersifat individual dengan jalan: mengurangi control guru dan member kesempatan pebelajar berkembang sesuai dengan kemampuannya.
  3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan jalan: perencanaan program pembelajaran yang sistematis dan pengembangan bahan yang dilandasi penelitian perilaku.
  4. Lebih memantapkan pembelajaran dengan jalan: meningkatkan kapabilitas manusia dengan berbagain media komunikasi dan penyajian informasi dan data lebih kongkrit.
  5. Memungkinkan belajar secara seketika (immediacy of learning), karena hal ini dapat mengurangi jurang pemisah antara pembelajaran di dalam dan diluar kelas juga memberi pengetahuan langsung.
  6. Memungkinkan penyajian pembelajaran lebih luas, terutama adanya Media massa dengan jalan: pemanfaatan bersama (secara lebih luas) tenaga atau kejadian-kejadian langka serta penyajian informasi menembus batas geografi

Belajar dengan cara menyenangkan bagi pebelajar, banyak kurang mendapatkan perhatian tenaga pendidik, sebagian besar tenaga pendidik mengajar dengan ceramah dan menjejali pebelajar dengan materi demi memenuhi target kurikulum. Sebenarnya kita sebenarnya telah melakukan inovasi-inovasi telah dikembangkan dan disebarluaskan, kita dapat berbangga hati karena telah melakukannya, akan tetapi kita tidak terlalu berbangga hati dan sibuk dengan kegiatan diri sendiri tanpa melihat disekeliling kita bagaimana Negara-negara tetangga menyiasati tantangan masa depan untuk membawa bangsanya pada persaingan global ? tentunya bangsa Indonesia juga akan terkait dengan masalah tersebut. Indonesia adalah Negara terbesar di Asia Tenggara, tentunya semakin rumit masalah yang akan dihadapi dimasa mendatang.

Dua masalah pokok yang umum dihadapi oleh setiap Negara yaitu peningkatan mutu dan perluasan kesempatan belajar. Berbagai upaya telah dilakukan oleh banyak Negara dengan mengagendakan reformasi pendidikan sebagai agenda pembangunan untuk mengatasi masalah tersebut. Pendayagunaan Teknologi Pendidikan (Educational Technology) atau apapun namanya banyak versi yang telah dikembangkan oleh Negara-negara tersebut seperti Teknologi untuk Pendidikan (Technology for Educational), Teknologi Informasi (Information Technologi/IT) atau Teknologi Komunikasi dan Informasi (Information and Comunication Technology / ICT) telah diyakini sebagai salah satu cara strategis untuk mengatasi masalah tersebut.

Penulis: Dede Basuni

Iklan




KAVLING” GURU TIK DAN PENGAJARANNYA MILIK SIAPA?

6 04 2009

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan kontribusi terhadap terjadinya revolusi dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Eric Ashby (1972) menyatakan bahwa dunia pendidikan telah memasuki revolusinya yang kelima. Revolusi pertama terjadi ketika orang menyerahkan pendidikan anaknya kepada seorang guru. Revolusi kedua terjadi ketika digunakannya tulisan untuk keperluan pembelajaran. Revolusi ketiga terjadi seiring dengan ditemukannya mesin cetak sehingga materi pembelajaran dapat disajikan melalui media cetak. Revolusi keempat terjadi ketika digunakannya perangkat elektronik seperti radio dan televisi untuk pemerataan dan perluasan pendidikan. Revolusi kelima, seperti saat ini, dengan dimanfaatkannya teknologi informasi dan komunikasi tercanggih, khususnya komputer dan internet untuk pendidikan.

Masuknya mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi pada kurikulum berbasis kompetensi sejak tahun 2004 yang dikenal juga dengan KBK 2004 dalam usia yang masih belum mendapat pemahaman detail, kini ini telah diganti dengan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dimana Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Tulisan ini tidak bermaksud untuk balik ke belakang. Namun demikian, tentunya pemerintah tidak serta merta dan terburu-buru memasukkan teknologi informasi dan komunikasi dalam kurikulum sekolah di tahun 2004 untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan dan kemajuan jaman, seperti apa yang digambarkan oleh Eric Ashby.

Namun untuk mewujudkan tatanan masyarakat informasi dengan segala perkembangan yang terjadi baik sebagai akibat perjanjian ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang telah berjalan selama 4 tahun merupakan bagian dari era globalisasi yang telah memberikan pengaruh kepada persaingan yang makin ketat dan tajam. Sehingga untuk menghadapi tangangan itu diperlukan peningkatan daya saing dan keunggulan dalam berbagai sektor usaha, baik industri dan juga jasa. Oleh karena itu upaya peningkatan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia menjadi suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi.

Mencermati usaha yang telah dilakukan pemerintah khususnya pada bidang Telematika ( Teknologi telekomunikasi, Media dan Informatika ) tampaknya sudah dibuat grant design sebagai sebuah peta dengan pardigma baru yang disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan yang akan datang. Salah satu yang mendapat perhatian sangat serius adalah peningkatan kemampuan dan komptensi SDM TI yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja, memerlukan hubungan yang timbal balik antaran penyedia SDM (lembaga Pendidikan dan Pelatihan) dengan dunia Industri yang membutuhkan.Suatu keterbukaan untuk bekerjasama dan bersinergi pisitif antar elemen untuk merumuskan sebuah standar kompetensi kualifikasi SDM bidang TIK yang dilakukan oleh pnyedia idustri,dengan lembaga pendidikan sebagai penyedia SDM agar mengembangkan dan menyelenggarakan program pendidikan untuk memenuhi standar kebutuhan tersebut. Memang tersedianya SDM yang berkompeten tidak akan ada artinya jika tidak tidak diimbangi dengan pembangunan dan penyedian insfrastruktur dan industri TIK.

Dunia pendidikan seperti disebutkan diatas sebagai penyedia SDM sangat bertanggung jawab untuk melahirkan tenaga SDM TIK yang kompeten. Isu penting TIK di lembaga pendidikan adalah masalah Kurikulum TIK dan Ketersediaan tenaga Guru TIK untuk pengajarannya di sekolah-sekolah. Untuk masalah yang pertama pada kurikulum TIK dengan mencermati beberapa dokumen yang ada pada sektor TIK memang pemetaan baik segementasi dan ruang lingkup TIK sudah mulai digarap dengan melibatkan seluruh komponen yang ada. Pada level sekolah dasar dan menengah pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktorat Pendidikan Menegah Kejuruan melakukan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) sektor TIK yang akan menjadi dasar pengembangan tenaga SDM bidang TIK di Indonesia. Pada sekolah umum baik SD dan SMP penyusunan Standar juga sudah dilakukan dengan berpijak pada Standar Nasional Pendidikan dimana pengembangan dan pendalaman kuriklum dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Segementasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk bidang telematikapun sudah jelas dengan dipetakan segmen telematika menjadi 4 sub sektor bidang telematika, yaitu : 1) SKKNI Sub Sektor Operator; 2) SKKNI Sub Sektor Programer; 3) SKKNI Sub Sektor Computer technical Support; 4) SKKNI sub Sektor Jaringan Komputer dan Sistem Adminsitrasi dan 5) SKKNI sub sektor Multimedia. Dimana setiap sub sektor ini memiliki sertifikasi kompetensi yang dipetakan berdasarkan Cluster. Cluster itu sendiri merupakan hasil dari penggabungan unit-unit komptensi yang ada dalam setiap sub sektor bidang telematika dan didasarkan pada standar RMCS ( Regional Model Competency Standard). Dibandingkan dengan standar yang lama, model RMCS ini memberikan fleksibilitas tinggi dimana unit-unit kompetensi tersebut dapat dipaketkan menjadi suatu kluster untuk suatu jenjang pekerjaan yang sepesifik. Dengan demikian, perubahan pekerjaan dalam dunia kerja dapat segera direspon.

Atas dasar SKKNI inilah sekolah mengembangkan kurikulum TIK pada setiap Tingkat satuan Pendidikan yang kita kenal dengan Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan TIK. Cakupan ruang lingkup TIK untuk sekolah Umum SMP/SMA tenunya sangat berbeda dengan Sekolah kejuruan. SKKNI yang sekarang telah dirubah namanya menjadi Standar Komptensi Nasional (SKN) juga menjadi acuan penyusunan kurikulum dan pengembangan silabus pada sekolah kejuruan disamping Standar isi (SI), Permendiknas No.22/2006 tentang standar isi, Permendiknas 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Juknis dan Juklak KTSP dari BSNP dan bimbingan teknis LTSP Direktorat pembinaan SMK yang telah ditetapkan secara nasional. Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI), program keahlian Programer, Rekayasa Perangkat Lunak dan Multimedia merupakan Program keahlian yang dikembangkan pada sekolah kejuruan sekarang ini.

Kurikulum, setidaknya sudah dipetakan dengan jelas, dengan pemetaan ini diharapkan kesimpang siuran batasan materi yang diajarkan baik pada sekolah umum setingkat SMP/SMA/SMK tidak sampai menimbulkan kesalahpaham yang kronis. Namun bukan berarti sudah final, saat ini saja masih ada perdebatan terutama pembatasan yang materi yang boleh disampaikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan dengan yang diajarkan pada peguruan tinggi.

Terlepas apakah kurikulum tingkat satuan pendidikan lebih baik dalam desain atau sangat menjanjikan untuk memecahkan masalah mutu pendidikan di negeri ini, akan menjadi sangat menarik untuk terus dikaji. Walaupun konteksnya sekarang KTSP, keberadaan Mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini tidak bisa diartikan sebagai suatu hal yang baru. Bukan juga jiwa kurikulum itu dapat dengan mudah kita tanggalkan dalam kontek kajian Mata pelajaran teknologi Informasi di sekolah-sekolah. Oleh karena itu dalam tulisan ini Mata Pelajaran Teknologi informasi di era KTSP merupakan rangkaian substansi dari KBK 2004 yang dalam mata rantai menjadi dasar untuk pengembangannya.

Kurikulum 2004 yang sudah tidak dipakai lagi namun rohnya tetap terbawa dalam KTSP terutama karena fokus pada pencapaian Kompetensi (keterpaduan aspek kognisi, afeksi dan psikomotor) dalam upaya proses pembelajaran menunut juga kesiapan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang tentunya disesuaikan dengan tuntutan karaktrisitk kurukulum yang berlaku saat ini. Dengan kata lain perubahan suatu kurikulum menuntut perubahan “prilaku mengajar guru” yang sesuai dengan tuntutan dan karakteristik dari kurikulum itu sehingga penerapan kuriklulum baru memiliki signifikasi bagi kemajuan pendidikan.

Banyaknya penilaian yang dilakukan oleh para pakar pendidikan (meskipun belum dilakukan penelitian secara cermat) bahwa, penerapan suatu kuriklum baru di Indonesia tidak banyak merubah “perilaku mengajar” para guru dilapangan. Beberapa kali perubahan kurikulum terjadi, nampaknya tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam kesiapan mengajar, strategi pembelajaran dan evaluasi yang digunakan oleh guru. Terlepas dari sarana, prasarana, media, pusat dan sumber belajar sebagai komponen utama dalam proses belajar, sangat menarik untuk dicermati akan kondisi dilapangan terutama tentang pelaksanaan pengajaran mata pelajaran Teknologi informasi dan Komunikasi itu sendiri.

Pada masalah kedua seperti disebutkan diawal diluar konteks insfrastruktur adalah penyediaan tenaga SDM untuk memberikan pengajaran TIK di sekolah-sekolah tersebut. Siapa yang berhak mengajar TIK? Siapa saja yang boleh menyandang sebutan Guru Mata pelajaran TIK? Kalau menyebut guru TIK, guru TIK yang mana? Apakah Guru TIK KKPI?, Guru TIK Programer? Guru TIK Rekayasa Perangkat Lunak?, guru TIK Multimedia? Seperti yang menjadi pembahasan alot oleh Musyawarah Kerja Guru Mata pelajaran TIK DKI Jakarta.

Ingat akan pertanyaan yang dilontarakan oleh seorang guru dari Bangli di bulan November tahun 2007 yang menanyakan kejelasan siapa yang sebenarnya cocok untuk mengajar TIK di sekolah-sekolah. Barangkali tidak berlebihan ketika pertanyaan yang sama terlontar dari salah seorang guru SMA dari Singaraja baru-baru ini ketika ada perhelatan di Kampus Undiksha. Kalau pertanyaannya siapa yang mengajar Bahasa Indonesia di sekolah-sekolah tentunya tulisan ini tidak jadi kami lanjutkan. Sudah jelas! Siapa yang berhak.

Apabila menyadari fakta dilapangan menyangkut pengajaran TIK disekolah untuk saat ini, demi pelaksanaan KTSP TIK di sekolah, seorang guru bahasa Indonesia yang semasa pendidikannya dimampus banyak bergelut dengan Komputer telah dipercaya mengampu mata pelajaran TIK. Atau seorang guru Biologi yang sudah familiar menggunakan komputer diberikan kepercayaan untuk mengajar TIK di sekolah dimana mereka bertugas, apakah salah? Yang jelas ini fakta dilapangan jadi sah-sah saja. Hal ini dapat dimaklumi ketika persoalan aturan yang mana dipakai belum jelas, sarana dan prasarana untuk pembelajaran TIK disekolah juga masih terbatas. Suatu model yang banyak digunakan sekolah dalam usaha pembelajaran TIK dengan menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain dalam pengadaan komputer adalah dengan pola kerjasama. Tetapi ada juga yang sekolah mampu untuk membangun lab komputer sendiri dengan atau tanpa dukungan komite sekolah, lalu bagaimana dengan sekolah yang belum mampu menyediakan fasilitas yang layak pakai? Bagi sekolah yang mampu dengan dukungan pihak lain seperti alumni, dengan manajemen berbasis sekolah sangat mungkin dan memberikan peluang baru dalam memenuhi tuntuntan KTSP dan gensi sekolah menarik tenaga yang berlabel sarjana komputer untuk mengajar TIK. Sekali lagi sah-sah saja! Hal ini setidaknya karena; 1) sekolah mampu untuk membiayai; 2) Mengangkat guru baru tidaklah gampang; 3) Tidak ada rotan akarpun jadi, artinya seorang guru biologi bisa saja mengajar TIK asal mereka mampu, kata mampu tentunya sifatnya kualitatif sepanjang belum ada dasar; 4) Belum ada aturan secara tegas tentang siapa yang berhak mengajar TIK. Sarjana Komputerkah? Sarjana Kependidikan yang memiliki konsentrasi TIK atau Pihak-pihak yang telah bekerjasama dengan sekolah dimintakan bantuan untuk sekaligus menyediakan tenaga untuk mengajar TIK? Atau seseorang yang memiliki pengakuan dengan bukti sertifikat kompetensi TIK?

Kembali pada pertanyaan dua guru SMA diatas, tulisan inipun tidak mampu memberikan jawaban yang pasti. Alasan yang pertama karena penulis bukan pemegang wewenang memiliki kapasitas untuk itu, kedua penulis bukan regulator. Lalu apa gunanya dipaksa juga untuk ditulis ?Yang pasti penulis adalah rakyat biasa yang dalam konteks ini bisa urun pendapat, apalagi saran karena memang rakyat biasa biasanya tidak ahli.

Guru adalah pekerjaan yang mulia, pahlawan tanpa tanda jasa, patut di gugu dan ditiru. Apakah perubahan pengelolaan sistem pendidikan untuk saat ini ungkapan diatas masih relevan? Dalam banyak berita di media masa guru adalah sebuah profesi. Sebuah sebutan yang sangat bergensi mungkin bisa disamakan dengan gengsinya seorang dokter, pengacara dan arsitek. Sebuah profesi belum tentu profesional, namun seorang yang profesional sudah pasti mereka memiliki profesi. Begitu juga dengan profesi sebagai seorang guru (pendidik). Mereka mempunyai dasar hukum yang jelas, kode etik yang pasti, berada dibawah naungan organisasi profesi. Lalu bagaimana dengan guru TIK? Apakah cukup menyandang guru dengan sertifikat pendidik atau guru TIK ada sertifikasi khusus?

UU NO. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan sebutan Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Tentunya juga baik tenaga pendidik dan kependidikan pada pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang ada di negeri ini. Begitupun dalam bab XI, Pasal 39 ayat 2 disebutkan Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Masih dalam UU yang sama dalam pasal 42 ayat 1 disebutkan Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Begitupual dalam pasal 43 ayat 2 tersurat Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Lebih lanjut pada ayat (3) Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dalam pasal 61 ayat 1, 2 dan 3 disebutkan dengan jelas tentang : (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 disebutkan bahwa Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.Bagian Kesatu klausal Pendidik pasal 28 dalam PP ini disebutkan antara lain : (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harusdipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:

a. Kompetensi pedagogik; b. Kompetensi kepribadian; c. Kompetensi profesional; dan d. Kompetensi sosial. Dalam pasal disebutkan pula (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. Dan

(5) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pada pasal 29 lebih terinci lagi tentang apa yang harus dimiliki oleh pendidik seperti contoh untuk SMP dan SMA pada ayat (3) tersurat Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat memiliki: a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)

b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan c. sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs. Sedang pada ayat 4 disebutkan Pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki: a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan c. sertifikat profesi guru untuk SMA/MA. Pasal 30 ayat (4) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan. Karena Guru dalam pengertian umum dihasilkan oleh suatu LPTK maka terhadap kompetensi calon guru dalam pasal 89 ayat 5 Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI GURU secara lebih rinci disebutkan sebagai berikut : A. KUALIFIKASI AKADEMIK GURU terdiri atas : 1. Kualifikasi Akademik Guru Melalui Pendidikan Formal Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik guru pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-kanak/Raudatul Atfal (PAUD/TK/RA), guru sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), guru sekolah menengah pertama/madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), guru sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), guru sekolah dasar luar biasa/sekolah menengah luar biasa/sekolah menengah atas luar biasa (SDLB/SMPLB/SMALB), dan guru sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK*), sebagai berikut; a. Kualifikasi Akademik Guru PAUD/TK/RA Guru pada PAUD/TK/RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. b. Kualifikasi Akademik Guru SD/MI Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. c. Kualifikasi Akademik Guru SMP/MTs. Guru pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. d. Kualifikasi Akademik Guru SMA/MA Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. e. Kualifikasi Akademik Guru SDLB/SMPLB/SMALB Guru pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. f. Kualifikasi Akademik Guru SMK/MAK* Guru pada SMK/MAK* atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. 2. Kualifikasi Akademik Guru Melalui Uji Kelayakan dan Kesetaraan Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.

B. STANDAR KOMPETENSI GURU. Standar kompetensi guru ini dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUD/TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK. Secara khusus standar kompetensi seorang guru jika mengampu mata pelajaran TIK harus mempunyai kompetensi inti guru mata pelajaran TIK pada setiap tingkatan baik SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK adalah : 1) Mengoperasikan komputer personal dan periferalnya; 2)Merakit, menginstalasi, mensetup, memelihara dan melacak serta memecahkan masalah (troubleshooting) pada komputer personal; 3)Melakukan pemrograman komputer dengan salah satu bahasa pemrograman berorientasi objek; 4)Mengolah kata ( word processing ) dengan komputer personal; 4) Mengolah lembar kerja (spreadsheet) dan grafik dengan komputer personal; 5) Mengelola pangkalan data (data base) dengan komputer personal atau komputer server; 6) Membuat presentasi interaktif yang memenuhi kaidah komunikasi visual dan interpersonal; 7) membuat media grafis dengan menggunakan perangkat lunak publikasi; 8)Membuat dan memelihara jaringan komputer (kabel dan nirkabel); 9)Membuat dan memelihara situs laman (web); 8)Menggunakan sarana telekomunikasi (telephone, mobilephone, faximile ); 9) Membuat dan menggunakan media komunikasi, termasuk pemrosesan gambar, audio dan video.

10)Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam disiplin atau materi pembelajaran lain dan sebagai media komunikasi; 11)Mendesain dan mengelola lingkungan pembelajaran/sumber daya dengan memperhatikan standar kesehatan dan keselamatan; 12)Mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak pendukung pembelajaran; 13)Memahami EULA (End User Licence Agreement) dan keterbatasan serta keluasan penggunaan perangkat lunak secara legal.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permerndiknas) No 08 tahun 2007 tentang PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN sebagai sebuah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan tidak ditemukan pasal pengembangan dan pemberdayaan pendidikan dan tenaga pendidikan secara khusus untuk guru TIK.

Peraturan Meteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 38 tahun 2008 PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL tidak secara langsung ikut campur mengutak atik tentang kompetensi guru. Namun dalam pasal 22 ayat 3 tersurat Pendanaan pengembangan, pelatihan, dan pembinaan sumber daya manusia serta pemberian biaya pengelolaan pengelola TIK pada zona kantor, zona perguruan tinggi, zona sekolah dan zona perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pengelola TIK Departemen. Dalam realitasnya melalui Pustekkom di tahun 2007 telah melatih lebih kurang 10.000 guru dan kepala sekolah dalam pemanfaatan TIK dalam pembelajaran.

BSNP VS BNSP. Sepintas kelihatannya sama, hal ini karena deretan huruf nya adalah sama. Kesamaaan dua lembaga ini juga karena sama-sama sebuah badan independent yang dibentuk permintah yang mempunyai kemiripan tugas dalam hal membuat suatu standar kompetensi. Cuma kavling dan keluarnyanya yang berbeda. BSNP kaplingnya sekitar :Standar pendidikan Nasional, standar ujian nasional,standar proses pembelajaran dan lain-lain tentang pendidikan. Sedangkan BNSP kaplingnya melaksanakan sertifikasi Kompetensi kerja yang memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi untuk dunia kerja nasional.

Mencermati kedua badan tersebut baik Badan Standar Nasional Pendidikan BSNP) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sama mempunyai kajian dan output kompetensi. Kalau BNSP bersandar pada seperangkat aturan seperti :…….. yang dalam aturan-aturan tersebut.Sebut saja dalam UU Sisdiknas membahas kompetensi Tenaga pendidik dan kependidikan. Tenaga pendidikan dan kependidikan ini salah satunya yang krusial adalah kompetensi Profesional. Selain kompetensi pedagogik, kepribadian dan sosial. Jadi kata profesi yang profesional juga diklaim dalam kajian BSNP. Seperti kita ketahui Guru disebut juga sebagai suatu profesi yang diharapkan profesional.

Pada Badan Nasional Standar Profesi (BNSP) kelahiranya bersandar pada delapan undang-undang seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI No. 23 tahun 2004. Lembaga ini juga mempunyai tugas melaksanakan Standar Kompetensi Kerja Nasional dengan memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi independent dalam segala sektor dan unit kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja nasional sehingga melahirkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Guru seperti dikatakan diatas adalah sebuah profesi. Ketika mereka diangkat dan bekerja sebagai tanaga pendidik dan kependidikan haruslah mempunyai kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi melalui kegiatan sertifikasi. Kegiatan sertifikasi untuk guru dan dosen sebagai tenaga pendidikan dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang ditunjuk. Sedangkan sertifikasi untuk tenaga profesi Telekomunikasi, Media dan Informatika (telematika) atau sering dikaburkan dengan istilah Teknologi Informasi dan Komunikasi diselenggarakan oleh suatu Lembaga sertifikasi yang ditunjuk oleh BNSP untuk melakukan kegiatan sertifikasi bidang Telematika dan TIK secara nasional.

Kalau guru TIK untuk SMA dan SMK harus mempunyai sertifikat sebagai bukti kompetensi, lalu pertanyaanya adalah sertifikat yang mana harus dimiliki. Apakah sertifikat pendidik guru TIK? Yang dalam hal ini belum ada perangkat aturan untuk sertifikasi guru TIK. Atau guru Biologi atau guru bahasa yang telah mendapatkan sertifikasi Standar Kerja Nasional (SKN) dari lembaga sertifikasi profesi yang ditunjuk BNSP bidang Telematika atau TIK?

Sambil menunggu finalisasi draft Tim-12 yang dibantu oleh Tim- 30 atau disebut juga Tim KG-nya BSNP akan Kejelasan Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (SPTK) lebih-lebih untuk guru TIK, adalah kerjakan apa yang bisa dikerjakan dan lakukan dengan cara yang terbaik agar anak anak tidak menonton kendaran TIK lewat begitu saja.

Penulis Gde Putu Arya Oka





MENYELAMI TEKNOLOGI PENDIDIKAN

15 07 2008

Perkembangan ilmu dan teknologi merupakan salah satu hasil produktivitas dari manusia yang memiliki pengetahuan yang didapat dari pendidikan. Dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan manusia sehingga diharapkan manusia – manusia tersebut perlu mendalami untuk mengambil manfaatnya secara optimal dan mereduksi implikasi negatif yang ada. Mendalami serta mengambil manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mungkin dilakukan oleh semua manusia dalam kapasitas dan dengan waktu yang sama. Keterbatasan manusia dan waktu tersebut menuntut adanya spesialisasi.

Pendidikan sebagai suatu ilmu, teknologi dan profesi tidak luput dari gejala perkembangan itu. Kalau semula hanya orang tua yang bertindak sebagai pendidik, kemudian kita kenal profesi guru yang diberi tanggung jawab mendidik. Sekarang ini secara konseptual maupun legal telah dikenal dan ditentukan sejumlah keahlian khusus, jabatan dan atau profesi yang termasuk dalam kategori tenaga kependidikan.
Tenaga pendidik dikelilingi oleh sejumlah tenaga yang dapat dibedakan dalam empat kategori yaitu penyelenggara, peneliti,pengembang dan pengelola. Keempat kategori tenaga ini mempunyai fungsi utama menunjang pelaksanaan tugas tenaga pendidik

a. Definisi teknologi pendidikan
Tumbuh dan berkembangnya suatu konsep tidak akan terlepas dari konteks dimana konsep itu akan tumbuh. Setiap konsep tentu memerlukan ’istilah’ atau ’nama’ yang diciptakan sebagai lambang untuk mengidentifikasikan konsep yang dimaksud dan untuk mengkomunikasikan gagasan yang ada didalamnya.

Teknologi pendidikan sebagai disiplin ilmu, pada awalnmya berkembang sebagai bidang kajian di Amerika Serikat. Kalau mengacu pada konsep teknologi sebagai cara, maka awal perkembangan teknologi pendidikan dapat dikatakan telah ada sejak awal peradaban. Usaha untuk merumuskan definisi Teknologi pendidikan secara terorganisasi dimulai sejak tahun 1960. definisi tersebut telah beberapa kali diperbaharui, dan tiap kali diberi arah baru bagi bidang tersebut. Hasil analisis bersama ini menghasilkan definisi bidang tahun 1994 yaitu :
Teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek dalam desain,pengembangan,pemanfaatan, pengelolaan serta evaluasi proses dan sumber belajar.

Definisi 1994 mengenal baik tradisi bidang yang berlaku sekarang maupun kecenderungannya untuk masa depan. Definisi 1994 pun memberi tempat pada adanya keragaman dan spesialisasi seperti yang ada sekarang, selain juga menggabungkan unsur-unsur definisi dan kawasan bidang yang tradisonal. Tiap kawasan dari bidang memberikan sumbangan pada teori dan praktek yang menjadi landasan profesi.

b. Profesi
karakteristik
Finn ( 1953 ) yang dikutip dari www/http://en.wikibook. org/w/indeks.php?title=evaluaion_of_IT_as_profession dalam buku Professionalizing the audio-visual field menjelaskan tentang beberapa karakteristik dari profesi adalah , adanya : (1) suatu teknik intelektual ; (2) aplikasi teknik tersebut, yang terkait dengan urusan praktis manusia ; (3) pelatihan dengan periode waktu yang lama, sebelum memasuki profesi tersebut ; (4) suatu perkumpulan anggota profesi yang tergabung dalam sebuah badan dengan satu komunikasi bermutu tinggi antar anggota anggotanya ; (5) satu rangkaian pernyataan kode etik dan standar yang disepakati ; (6) pengembangan teori intelektual dengan penelitian yang terorganisasi. Dari enam karakteristik diatas maka Teknologi Pendidikan dapat digolongkan sebagai suatu profesi karena memiliki : Teknik intelektual , praktek aplikasi dari teknik tersebut, pelatihan dengan periode waktu yang panjang, asosiasi & komunikasi antar anggotanya,kode etik & standar, teori intelektual & penelitian.

c. Kompetensi
Kompetensi didefinisikan sebagai kualitas untuk menjadi kompeten; seperti memiliki ketrampilan,pengetahuan,pengalaman yang cukup atau pantas, atau memiliki kualifikasi untuk melaksanakan suatu tugas.(Harris,Guthrie,Hobart&Lundberg,1995; Spector& de la Teja, 2001)
Beberapa penggunaan terminologi berbeda tentang kompetensi diantaranya : kompetensi kunci/key competencies (australia), ketrampilan inti/core skills (UK), ketrampilan penting/essential skills (selandia baru). Di australia kompetensi adalah bingkai dari perspektif tentang harapan terhadap karyawan untuk dapat menerapkan pengetahuan dan ketrampilannya pada berbagai kondisi.(Haris et.al)
Lebih spesifik pada bidang TP, definisi kompetensi yang diusulkan oleh International Board of Standards for Training,Performance and Instruction (IBSTPI,2003) adalah “pengetahuan,ketrampilan atau sikap yang memungkinkan seseorang dalam melaksanakan aktifitasnya dengan efisien sesuai dengan pekerjaannya atau fungsinya sebagaimana standar yang diharapkan dalam ketenaga kerjaan”.
Sejarah penyusunan kompetensi TP :
AECT
1973 : 23 kompetensi
AECT,NSPI,ASTD
1981 : 16 kompetensi
1983 kesepakatan ide dalam penyusunan kompetensi (ID Certification) diantaranya :
• Kompetensi harus merefleksikan ketrampilan dari profesi desainer pembelajaran/pelatihan terkait pekerjaan,posisi,gelar,dan tingkat pendidikan mereka
• Kompetensi harus berorientasi pada kinerja dibanding orientasi akademik
• Walaupun beberapa situasi ketenagakerjaan membuat para desainer tidak dapat melatih semua kompetensinya, namun ia harus tetap dapat memenuhi sebagian besar(walaupun tidak semua) kompetensi
• Kompetensi harus merefleksikan pengalaman keahlian, profesional desainer yang membedakan dengan pelajar, pengikut pelatihan atau desainer tingkat awal
IBSTPI membagi kompetensi dalam 4 peran utama : Desainer pembelajaran, Manajer pelatihan, Instuktur dan performance technologist

d. Pendidikan Keahlian Teknologi Pendidikan
Teknologi Pendidikan hanya mungkin dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik bilamana ada tenaga yang menanganinya. Mereka itu adalah tenaga terampil,mahir dan atau ahli dalam melaksanakan kegiatan.
Pendidikan dan latihan keahlian teknologi pendidikan telah dimulai sejak akhir 1950-an dengan mengirim tenaga keluar negeri. Pendidikan dan keahlian semakin mendapat perhatian sejak awal Orde Baru dengan bantuan dari UNDP/UNESCO dan pemerintah Amerika Serikat.
Tenaga ahli yang telah dididik diluar negeri tersebut kemudian diberi tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan keahlian didalam negeri. Program akademik jenjang S1 (sarjana) dengan keahlian teknologi pendidikan dibuka di IKIP Jakarta pada tahun 1976. dua tahun kemudian dibuka pendidikan keahlian pada jenjang S2 ( Magister)dan S3 ( doktor) Teknologi Pendidikan. Pada Tahun 1979 pendidikan keahlian teknologi pendidikan pada jenjang S1 diselenggarakan ditujuh IKIP ( Padang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan UjungPandang). Pada jenjang pasca sarjana selain di IKIP Jakarta juga di IKIP Malang. Pendidikan ini secara umum ditujukan untuk menghasilkan tenaga profesi teknologi pendidikan yang bergerak dan berkarya dalam seluruh bidang pendidikan, dan mengusahakan terciptanya keseimbangan dan keselarasan hubungan dengan profesi lain, untuk terwujudkannya gagasan dasar perkembangan tiap individu pribadi manusia Indonesia Seutuhnya.

Pendidikan keahlian Teknologi Pendidikan pada jenjang sarjana S1 ditujukan untuk penguasaan kemampuan :
1. Memahami landasan teori/riset an aplikasi teknologi pendidikan.
2. Merancang pola instruksional
3. Memproduksi media pendidikan
4. Mengevaluasi program dan produk instruksional
5. Mengelola Media dan sarana belajar
6. Memanfaatkan sarana,media,dan teknik instruksional
7. Menyebarkan informasi dan produk teknologi pendidikan
8. Mengoperasikan sendiri dan melatih orang lain dalam mengoperasikan peralatan audiovisual.

Pada Jenjang S2 kompetensi lulusan adalah sebagai berikut :
1. Menerapkan pendekatan sistem dalam rangka pengembangan pembelajaran, baik pada tingkat mikro/kelas maupun dalam konteks pendidikan maupun latihan.
2. Merencanakan kurikulum, pemilihan strategi pembelajaran, serta penilaian pelaksanaannya.
3. Merancang, memproduksi, dan menilai bahan bahan pembelajaran.
4. Mengelola Lembaga sumber belajar.
5. Melatih dan mendidik orang lain dalam berbagai aspek teknologi pendidikan.
6. Menyebarkan konsep dan aplikasi teknologi pendidikan.

Sedangkan pada jenjang S3 adalah sebagai berikut :
1. Mampu mengkaji dan menganalisis teori/konsep dan temuan penelitian dibidang instruksional dan meramunya menjadi sutau teori/konsep pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik budaya Indonesia.
2. Mampu mengidentifikasikan dan mengkaji kebijakan pendidikan dan masalah pelaksanaannya, dan menselaraskannya dengan perkembangan IPTEK dan SOSEKBUD.
3. Mampu melaksanakan sendiri dan memimpin kegiatan penelitian dan pengembangan, baik untuk menguji teori instruksional, maupun menghasilkan inovasi dalam proses dan sistem pendidikan

b. Pekerjaan Teknolog Pendidikan
Pekerjaan para teknolog pendidikan biasanya ditentukan oleh struktur dan tujuan dari lingkungan kerja tertentu dengan merujuk aturan dan pola jabatan dalam lembaga tersebut. Seal dan Glasgow ( 1990 ) menguraikan pangsa pasar kerja dengan membedakan dua peran yaitu penelliti dan praktisi. Lingkup teknologi pendidikan yang sangat luas tidak memungkinkan seseorang untuk menguasai keahlian dalam setiap kegiatan dalam kawasan. Keadaan ini berlaku bagi peneliti maupun praktisi. Kebanyakan teknolog pendidikan mempunyai pekerjaan yang menuntut keahlian khusus dalam satu atau dua bidang, misalnya desain dan pengembangan teknologi tertentu atau pemanfaatan media.
Dalam gambar dibawah ini , Seels dan Glaslow ( 1990 ) menunjukkan konseptualisasi peranan perancang pembelajaran secara menyeluruh.

Dalam gambar diatas dijelaskan peranan sebagai fungsi kategori utama pekerjaan, lingkungan kerja, dan bentuk produk yang dihasilkan.

c. Tugas Pokok Ahli Teknologi Pendidikan
Teknologi pendidikan sendiri dapat dilihat dari tiga perspektif, yaitu sebagai suatu bidang keilmuan, sebagai suatu bidang garapan dan sebagai suatu profesi. Meskipun demikian ketiga perspektif itu berlandaskan pada falsafah yang sama yaitu, membelajarkan semua orang sesuai dengan potensinya masing masing, dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar baik yang sudah ada maupun yang sengaja dibuat, serta memperhatikan keselarasan dengan kondisi lingkungan dan tujuan pembangunan agar tercapai masyarakat yang dinamik dan harmonis.
Berdasarkan konsepsi teknologi pendidikan tugas pokok ahli teknologi pendidikan itu dikategorikan sebagai berikut :
1. Menyebarkan konsep dan aplikasi teknologi pendidikan, terutama untuk mengatasi masalah belajar dimana saja.
2. Merancang program dan sistem instruksional
3. Memproduksi media pendidikan
4. Memilih dan memanfaatkan media pendidikan
5. Memilih dan memanfaatkan berbagai sumber belajar
6. Mengelola kegiatan belajar dan instruksional yang kreatif
7. Memperhatikan perkembangan teknologi dan dampaknya dalam pendidikan
8. Mengelola organisasi dan personel yang melaksanakan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan teknologi pendidikan
9. Merencanakan, melaksanakan dan menafsirkan penelitian dalam bidangnya dan dalam bidang lain yang berkaitan dengan teknologi pendidikan.
10. Penyusunan rumusan kebijakan dalam bidang teknologi pembelajaran
Dalam konsep tenaga profesi teknologi pendidikan yang saat ini sedang diusulkan pengakuannya oleh pemerintah, dikenal perjenjangan.
Usulan jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pendidikan menjabarkan peringkat profesi dalam 13 jenjang, mulai dari assisten Pengembang Teknologi Pendidikan Pratama hingga Pengembang Teknologi Pendidikan Utama. Perjenjangan ini dilengkapi dengan persyaratan pendidikan dan pelatihan.

g. Organisasi Profesi

Di Indonesia, tenaga profesi itu terhimpun dalam wadah Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia ( IPTPI ) yayng didirikan pada tanggal 27 September 1987. Dasar pertimbangan pendirian organisasai profesi adalah karena makin kompleksnya usaha pendidikan ( termasuk penyuluhan dan pembinaan ) sumber daya manusia, sehingga dirasa perlu adanya forum profesi untuk saling bertukar pengalaman, peningkatan kemampuan dan untuk menjaga keselarasan antara perkembangan IPTEK dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan belajar.

Visi dan misi
Dengan semangat kemitraan menjadi suatu lembaga yang tanggap dan tangguh dalam memberdayakan pemelajar ( learner ), melalui kegiatan merancang, mengembangkan, melaksanakan, menilai dan mengelola proses serta sumber belajar

Misi
IPTPI mempunyai misi memimpin, memberikan keteladan dan kepemimpinan dalam pengembangkan dan peningkatan profesionalitas para anggotanya, agar mereka mampu untuk memberdayakan peserta didik/warga belajar, sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi belajar, sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta kondisi dan lingkungan, sehingga peserta didik/warga belajar tersebut mampu menguasai kompetensi yang diperlukan, serta meningkatkan kinerja dan produktivitasnya.

Tujuan
Menghimpun sumber daya untuk menyumbangkn tenaga dan pikiran bagi pengembangan teknologi pendidikan sebagai suatu teori, bidang dan profesi di tanah air, bagi pembedayaan peserta didik/warga belajar serta kemanfaatannya bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Program
1. Menyebarkan konsep, prinsip dan prosedur teknologi pendidikan ke seluruh lembaga pendidikan dan pelatihan di Indonesia.
2. Menyebarkan aplikasi teknologi pendidikan kepada masyarakat dengan maksud agar tiap warga negara mendapatkan pengajaran seumur hidup, secara mustari dan cepat, yang mudah dicerna dan diresapi, yang memikat, dan pada tempat dan waktu yang tersebar, dengan memanfaatkan teknologi.
3. Mengusahakan dan membina identitas profesi teknologi pendidikan sebagai suatu lapangan pengabdian, dengan menunjukkan kepemimpinan dalam melaksanakan fungsi, tanggung jawab, jabatan dan kompetensi, sehingga memperoleh pengakuan dan pengukuhan dari pemerintahan dan masyarakat.
4. Bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan dalam menyelesaikan masalah pendidikan dan pembelajaran dengan melalui dan menggunakan teknologi pendidikan.
5. Bekerjasama dengan lembaga profesi dan pendidikan tinggi di dalam maupun di luar negeri, dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan kinerja, serta menghindarkan adanya tumpang tindih dan pertentangan kepentingan.

h. Kode Etik Profesi

Profesi Teknologi pendidikan bukanlah merupakan profesi yang bersifat netral; ia merupakan profesi yang memihak, yaitu memihak pada kepentingan si belajar, agar mereka memperoleh kemudahan untuk belajar. Penerapan teknologi pendidikan pasti mempengaruhi komponen-komponen lain dalam sistem pendidikan. Pengaruh ini pada gilirannya akan membawa akibat terhadap kelembagaan, dan tanggung jawab pendidikan. Seterusnya akan mempengaruhi ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan.
Ciri utama dalam profesi Teknologi Pendidikan adalah adanya kode etik, pendidikan dan latihan yang memadai, serta pengabdian yang terus menerus. Tujuan kode etik ini secara umum adalah :
1. melindungi dan memperjuangkan kepentingan peserta didik.
2. melindungi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara
3. Melindungi dan membina diri serta sejawat profesi dan
4. Mengembangkan kawasan dan bidang kajian teknologi pendidikan.

Teknologi pendidikan sebagai teori dan praktek secara faktual telah menjadi bagian integral dari upaya pengembangan sumber daya manusia khususnya sistem pendidikan dan pelatihan.
Program Pendidikan profesi Teknologi Pendidikan yang dimulai sejak tahun 1976 terus berkembang, baik lembaga penyelenggaranya maupun peserta dan lulusannya. Mereka itu dituntut untuk bersikap pro aktif dalam mewujudkan visi dan misi teknologi pendidikan sebagai suatu disiplin ilmu.
Dengan tersedianya tenaga terdidik dan terlatih dalam bidang Teknologi Pendidikan dan adanya organisasi profesi, maka secara konseptual akan terjamin usaha penerapan teknologi pendidikan dalam lembaga -lembaga yang menyelenggarakan kegiatan belajar dan pembelajaran.
Pembangunan sistem pendidikan di Indonesia hanya mungkin dapat terlaksana sesuai dengan harapan jika dipahami arti penting Teknologi pendidikan, sehingga peran dan potensinya dapat diwujudkan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Miarso, yusufhadi, 2004, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan, prenada media Jakarta

Miarso, Yusuhadi, 1987, Landasan Falsafah dan Teori Tekknologi Pendidikan, makalah untuk bahan kuliah
Miarso Yusufhadi, 1994, Posisi dan Fungsi Profesi Teknologi Pendidikan

Seels, Barbara & Richey, Rita, TEKNOLOGI PEMBELAJARAN Definisi dan kawasannya, 1994, penerbit UNJ

Makalah Temu Karya Pendidikan dan Munas III ISPI, Jakarta, 1-3 Juni 1994
Makalah seminar nasional, Pengembangan dan dan penelitian Teknologi pendidikan, Surabaya, 7 Agustus 1993

Malakah seminar Identitas Nasional Siaran Televisi. Jakarta, 20-21 Januari 1995.
Resser,A. Robbert & Demsey John, Trend and Issues in Instructional Design and Technology, Merrill prentice Hall, New Jersey

buku AD/ ART IP TPI

di Sarikan dari: http://wijayalabs.wordpress.com